Peraturan Teknik Tahun 2008

Revisi Peraturan Teknik 2015

 

 

BAB I

NAMA DAN TUJUAN

BAB I

NAMA DAN TUJUAN

 

 

Pasal 1

Peraturan ini diberi nama: Peraturan Teknik Gabsi.

 

 

 

Pasal 1

Peraturan ini diberi nama: Peraturan Teknik Gabsi.

 

 

 

 

Tetap

 

Pasal 2

 

Tujuan peraturan ini adalah untuk memberikan peraturan yang seragam kepada para anggota Gabsi tentang:

2.1.   Pertandingan-pertandingan.

2.2.   Peraturan Pertandingan.

2.3.   Pelaksanaan Pertandingan.

2.4.   Pemimpin Pertandingan.

2.5.   Pembentukan Regu Nasional.

2.6.   Peraturan Master Point.

                                  Pasal 2

 

Tujuan peraturan ini adalah untuk memberikan peraturan yang seragam kepada para anggota Gabsi tentang:

2.7.   Pertandingan-pertandingan.

2.8.   Peraturan Pertandingan.

2.9.   Pelaksanaan Pertandingan.

2.10.         Pemimpin Pertandingan.

2.11.         Pembentukan Regu Nasional.

2.12.         Peraturan Master Point.

 

 

 

 

 

 

Tepat

BAB II

PERTANDINGAN-PERTANDINGAN

 

BAB II

PERTANDINGAN-PERTANDINGAN

 

 

Pasal 3

 

Pertandingan-pertandingan meliputi :

 

3.1.   Pertandingan Perkumpulan terdiri dari :

3.1.1.           Kompetisi Terbatas Patkawan.

3.1.2.           Kompetisi Terbatas Pasangan.

3.1.3.           Kompetisi Terbatas Individual.

3.1.4.           Turnamen Terbuka Patkawan.

3.1.5.           Turnamen Terbuka Pasangan.

3.1.6.           Turnamen Terbuka Individual.

3.1.7.           Seleksi Perkumpulan.

 

3.2.   Pertandingan Gabungan terdiri dari :

3.2.1.  Kompetisi Terbatas Patkawan.

3.2.2.  Kompetisi Terbatas Pasangan.

3.2.3.  Kompetisi Terbatas Individual.

3.2.4.  Turnamen Terbuka Patkawan.

3.2.5.  Turnamen Terbuka Pasangan.

3.2.6.  Turnamen Terbuka Individual.

3.2.7.  Seleksi Gabungan.

 

3.3.   Pertandingan Daerah terdiri dari :

3.3.1.           Kompetisi Terbatas Patkawan.

3.3.2.           Kompetisi Terbatas Pasangan.

3.3.3.           Kompetisi Terbatas Individual.

3.3.4.           Turnamen Terbuka Patkawan.

3.3.5.           Turnamen Terbuka Pasangan.

3.3.6.           Turnamen Terbuka Individual.

3.3.7.           Pertandingan Antar Kabupaten/Kota.

3.3.8.           Seleksi Daerah.

 

3.4.   Pertandingan Nasional terdiri dari :

3.4.1.           Pertandingan Antar Daerah.

3.4.2.           Turnamen yang masuk Kalender Nasional.

3.4.3.           Kejuaraan Pekan Olahraga Nasional (PON).

3.4.4.           Kejuaraan Nasional.

3.4.5.           Seleksi Nasional.

3.4.6.           Kejuaraan Internasional.

 

3.5.       Semua jenis kompetisi/turnamen/kejuaraan dibagi sebagai berikut :

3.5.1.       Kelompok Siswa, umur maksimum 20 tahun.

3.5.2.       Junior, umur maksimum disesuaikan dengan ketentuan WBF yang berlaku.

3.5.3.       Kelompok Senior, umur minimum disesuaikan dengan ketentuan WBF yang berlaku.

3.5.4.       Kelompok umum, tidak ada pembatasan umur.

3.5.5.       Kelompok Wanita.

3.5.6.       Kelompok Campuran (Mixed).

 

 

Pasal 3

 

Pertandingan-pertandingan meliputi :

 

3.1.   Pertandingan Perkumpulan terdiri dari :

3.1.1.           Kompetisi Beregu dan pasangan.

3.1.2.           Kompetisi pertandingan lainnya

 

 

 

 

 

 

3.2.   Pertandingan Kabupaten/kota terdiri dari :

3.2.1.  Kompetisi Beregu dan Pasangan

3.2.2.  Kompetisi pertandingan lainnya

 

 

3.3.   Pertandingan provinsi/Daerah terdiri dari :

3.3.1.           Kompetisi Beregu dan Pasangan

3.3.2.           Kompetisi pertandingan lainnya

 

3.4.   Pertandingan Nasional terdiri dari :

3.4.1.           Pertandingan Antar Provinsi /Daerah.

3.4.2.           Turnamen yang masuk Kalender Nasional.

3.4.3.           Seleksi Nasional.

3.4.4.           Kejuaraan Nasional.

3.4.5.           Pra PON dan Pekan Olahraga Nasional (PON)

3.4.6.           Kejuaraan Internasional.

 

3.5.   Semua jenis kompetisi/turnamen/kejuaraan dibagi sebagai berikut :

3.5.1.       Kelompok umur (U16, U21 dan U26).

3.5.2.       Kejuaraan Mahasiswa dan Pelajar.

3.5.3.       Kejuaraan Terbuka dan Putri.

3.5.4.       Kejuaraan  campuran/mixed dan super mixed

3.5.5.       Kejuaraan Senior

3.5.6.       PON Remaja

 

 

 

 

 

 

Pasal 3.1

Disederhanakan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 3.2

Disederhanakan

 

 

 

Pasal 3.3

Disederhanakan

 

 

 

Pasal 3.1

Urutannnya berubah

 

 

 

 

Pasal 3.5

Adanya nomor senior dan supermixed

Pasal 4

 

Pertandingan perkumpulan seperti yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat 1, ditetapkan sebagai berikut :

4.1.       Setiap Perkumpulan mengadakan pertandingan yang disebut dalam Pasal 3 Ayat 1.5, harus dilaksanakan sebelum kegiatan serupa pada tingkat yang lebih tinggi dengan jadwal disesuaikan dengan kondisi setempat.

4.2.       Untuk pertandingan-pertandingan lainnya diserahkan kepada Perkumpulan masing-masing.

4.3.       Rencana dan jadwal penyelenggaraan pertandingan harus diajukan kepada Pengprov dan Pengcab selambat-lambatnya satu bulan sebelumnya.

4.4.       Hasil-hasil pertandingan dikirim kepada Pengprov dan Pengcab setempat dengan catatan kepada siapa dan berap Master Point telah diberikan; selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pertandingan selesai.

 

Pasal 4

 

Pertandingan perkumpulan seperti yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat 1, ditetapkan sebagai berikut :

 

4.1. Untuk pertandingan-pertandingan lainnya diserahkan kepada Perkumpulan masing-masing.

 

4.2. Hasil-hasil pertandingan dikirim kepada Pengprov dan Pengkab/Pengkot setempat dengan catatan kepada siapa dan berap Master Point telah diberikan; selambat-lambatnya 30(tiga puluh )hari setelah pertandingan selesai.

 

 

 

 

 

Pasal 4.1 dan 4.4

Dihapus

Pasal 5

 

Pertandingan Gabungan seperti yang disebut pada Pasal 3 Ayat 2 ditetapkan sebagai berikut :

5.1.       Setiap Gabungan mengadakan pertandingan yang disebut pada Pasal 3 Ayat 2.7 harus dilaksanakan sebelum kegiatan serupa pada tingkat yang lebih tinggi dengan jadwal disesuaikan dengan kondisi setempat.

5.2.       Untuk pertandingan-pertandingan lainnya diserahkan kepada Gabungan masing-masing.

5.3.       Rencana dan jadwal penyelenggaraan pertandingan harus diajukan ke Pengprov setempat selambat-lambatnya satu bulan sebelumnya.

5.4.       Hasil-hasil pertandingan dikirim ke Pengprov setempat dengan catatan kepada siapa dan berapa Master Point telah diberikan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pertandingan selesai

 

 

Pasal 5

 

Pertandingan Kabupaten/Kota seperti yang disebut pada Pasal 3 Ayat 2 ditetapkan sebagai berikut :

 

5.1. Untuk pertandingan-pertandingan lainnya diserahkan kepada kabupaten/kota masing-masing.

 

5.2. Hasil-hasil pertandingan dikirim ke Pengprov setempat dengan catatan kepada siapa dan berapa Master Point telah diberikan, selambat-lambatnya  30 ( tiga puluh) hari setelah pertandingan selesai

 

 

 

 

 

Pasal 5.1 dan 5.4 dihapus

Pasal 6

 

Pertandingan Daerah seperti yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3 ditetapkan sebagai berikut :

6.1         Pengurus Daerah berkewajiban menyelenggarakan pertandingan-pertandingan yang disebut dalam sub Ayat 3.3.8., harus dilaksanakan sebelum kegiatan serupa pada tingkat yang lebih tinggi dengan jadwal disesuaikan dengan kondisi setempat.

6.2         Untuk pertandingan–pertandingan lainnya diserahkan kepada Pengprov yang bersangkutan.

6.3         Rencana dan jadwal penyelenggaraan pertandingan dalam satu tahun harus diajukan kepada PB Gabsi selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari tahun berjalan.

6.4         Hasil-hasil pertandingan dikirim ke PB Gabsi dengan catatan kepada siapa dan berapa Master Point telah diberikan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pertandingan selesai.

 

 

 

 

Pasal 6

 

Pertandingan Provinsi/Daerah seperti yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3 ditetapkan sebagai berikut :

 

6.1   Untuk pertandingan–pertandingan lainnya diserahkan kepada Pengprov yang bersangkutan.

 

6.2   Hasil-hasil pertandingan dikirim ke PB Gabsi dengan catatan kepada siapa dan berapa Master Point telah diberikan, selambat-lambatnya 30(tiga puluh ) hari setelah pertandingan selesai.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 6.1 dan 6.4 dihapus

 

Pasal 7

 

Pertandingan Antar Kabupaten/Kota seperti yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3.7. ditetapkan sebagai berikut:

7.1.       Diselenggarakan oleh Pengprov yang bersangkutan.

7.2.       Tujuan penyelenggaraan ialah untuk menentukan peringkat Gabungan di daerah masing-masing.

7.3.       Diselenggarakan menurut kebutuhan.

 

 

 

 

 

 

  Digabung menjadi pasal 6

Pasal 8

 

Turnamen yang masuk kalender Nasional seperti yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat 4.2. ditetapkan sebagai berikut :

8.1.       Pihak penyelenggara mengajukan permohonan ke PB Gabsi agar turnamen tersebut dimasukkan dalam kalender Nasional.

8.2.       Telah diselenggarakan 2 (dua) kali dan diikuti oleh minimal 3 (tiga) Pengprov.

8.3.       Jaminan dari sponsor dan Pengprov yang bersangkutan bahwa turnamen diselenggarakan minimal 6 (enam Rencana dan jadwal penyelenggaraan turnamen harus diajukan ke PB Gabsi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

8.4.       Khusus untuk Kejuaraan Internasional :

8.4.1.       Rencana dan jadwal harus diajukan ke PB Gabsi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

8.4.2.       Mengundang peserta Luar Negeri.

8.4.3.       Harus mempunyai ‘web-site’.

8.4.4.       Harus menerbitkan buletin harian.

8.4.5.       Sedapat mungkin semi-final dan final disiarkan di vu-graph.

8.5.       Susunan Panitia Penyelenggara dibentuk pihak sponsor dan disahkan oleh PB Gabsi.

8.6.       Badan Pelaksana Pertandingan ditunjuk dan ditetapkan oleh PB Gabsi.

8.6.1.       Badan Pelaksana diwajibkan memberi laporan bulanan tertulis kepada PB Gabsi tentang kemajuan dari persiapan.

8.7.       Pelaksanaan Pertandingan :

8.7.1.       Diselenggarakan minimal 2 tahun sekali.

8.7.2.       Jenis pertandingan dapat merupakan pertandingan beregu atau pasangan.

8.8.       Hasil-hasil pertandingan dikirim ke PB Gabsi dengan catatan kepada siapa dan berapa Master Point telah diberikan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pertandingan selesai.

 

Pasal 7

 

Turnamen yang masuk kalender Nasional seperti yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat 4.2. ditetapkan sebagai berikut :

7.1 Pihak penyelenggara mengajukan permohonan ke PB Gabsi agar turnamen tersebut dimasukkan dalam kalender Nasional.

7.2Telah diselenggarakan 2 (dua) kali dan diikuti oleh minimal 3 (tiga) Pengprov.

 

7.3Rencana dan jadwal penyelenggaraan turnamen harus diajukan ke PB Gabsi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

7.4Susunan Panitia Penyelenggara dibentuk pihak sponsor dan disahkan oleh PB Gabsi.

7.5Badan Pelaksana Pertandingan ditunjuk dan ditetapkan oleh PB Gabsi.

.

7.6  Pelaksanaan Pertandingan :

         7.6.1  Diselenggarakan minimal 2 tahun sekali.                  

          7.6.2 Jenis pertandingan dapat merupakan pertandingan beregu dan /atau pasangan.

7.7 Hasil-hasil pertandingan dikirim ke PB Gabsi dengan catatan kepada siapa dan berapa Master Point telah diberikan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pertandingan selesai.

7.8    Khusus untuk Kejuaraan Internasional :

7.8.1         Rencana dan jadwal harus diajukan ke PB Gabsi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

7.8.2         Diikuti minimal 3 (tiga ) negara peserta Luar Negeri.

7.8.3         Harus mempunyai ‘web-site’.

7.8.4         Harus menerbitkan buletin harian.

7.8.5         Sedapat mungkin semi-final dan final disiarkan di vu-graph.

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 8 diubah menjadi pasal 7

 

 

 

Pasal 7.7 pelaporan masterpoint dari 10 hari menjadi 30 hari

Pasal 9

 

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) seperti yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat 4.5, ditetapkan sebagai berikut :

9.1.       Kejuaraan Bridge Antar Daerah Tingkat I, terdiri atas 4 (empat) sapai 6 (enam) jenis pertandingan sebagai berikut :

9.1.1.       Kejuaraan Patkawan Terbuka.

9.1.2.       Kejuaraan Patkawan Putri.

9.1.3.       Kejuaraan Pasangan Putra.

9.1.4.       Kejuaraan Pasangan Putri.

9.1.5.       Kejuaraan Patkawan Campuran.

9.1.6.       Kejuaraan Pasangan Campuran.

9.2.       Ketentuan tentang jumlah Daerah peserta, jadwal pertandingan dan lain sebagainya, ditetapkan oleh PB Gabsi dan KONI Pusat.

 

Pasal 8

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) seperti yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat 4.5, ditetapkan sebagai berikut :

8.1.       Kejuaraan Bridge Antar Daerah Tingkat I, terdiri atas 4 (empat) sampai 11 (sebelas) jenis pertandingan sebagai berikut :

8.1.1.       Kejuaraan Beregu putra.

8.1.2.       Kejuaraan beregu Putri

8.1.3.       Kejuaraan Beregu Mixed

8.1.4.       Kejuaraan beregu Super Mixed.

8.1.5.       Kejuaraan Pasangan putra

8.1.6.       Kejuaraan Pasangan Putri

8.1.7.       Kejuaraan Pasangan Mixed

8.1.8.       Butler  putra

8.1.9.       Butler Putri

8.1.10.    Butler Mixed

8.1.11.    Butler Super Mixed

 

8.2.       Ketentuan tentang jumlah Daerah peserta, jadwal pertandingan dan lain sebagainya, ditetapkan oleh PB Gabsi dan KONI Pusat

 

 

 

 

 

 

Jumlah nomor yang dipertandingkan di PON bias mencapai 11 nomor

Pasal 10

 

Kejuaraan Nasional seperti yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat 4.4. ditetapkan sebagai berikut :

10.1.   Diselenggarakan oleh PB Gabsi setahun dua kali.

10.2.   Tempat penyelenggaraan Kejuaraan Nasional ditetapkan oleh Kongres/ Mukernas.

10.3.   Susunan Panitia Penyelenggara dibentuk oleh Gabungan yang ditunjuk sebagai Tuan Rumah dan disahkan oleh PB Gabsi.

10.4.   Badan Pelaksana Pertandingan ditunjuk dan ditetapkan oleh PB Gabsi.

10.5.   Waktu pertandingan ditetapkan sedapat-dapatnya pada hari-hari awal setelah liburan sekolah, direncanakan oleh Panitia Penyelenggara dan selambat-lambatnya bulan Januari tahun penyelenggaraan sudah diajukan kepada PB Gabsi. Jadwal pertandingan ini ditetapkan maksimal 9 (sembilan) hari, sudah termasuk upacara pembukaan dan penutupan. Jadwal dan Peraturan Pertandingan dibuat oleh PB Gabsi. PB Gabsi berfungsi sebagai pengawas jalannya pertandingan.

10.6.   Jenis Pertandingan Kejuaraan Nasional adalah :

10.6.1.           Antar Kabupaten/Kota; diadakan pada tahun ganjil.

10.6.2.           Patkawan Terbuka; diadakan pada tahun ganjil.

10.6.3.           Patkawan Putri; diadakan pada tahun ganjil.

10.6.4.           Patkawan Campuran; diadakan pada tahun ganjil.

10.6.5.           Patkawan Yunior; diadakan pada tahun ganjil.

10.6.6.           Patkawan Senior; diadakan pada tahun ganjil, apabila jumlah regu peserta tidak mencukupi, maka pertandingan dirubah menjadi Pasangan Senior.

10.6.7.           Patkawan Antar Provinsi; diadakan pada tahun genap.

10.6.8.           Pasangan Terbuka; diadakan pada tahun genap.

10.6.9.           Pasangan Putri; diadakan pada tahun genap.

10.6.10.    Pasangan Campuran; diadakan pada tahun genap.

10.6.11.    Pasangan Yunior dan Patkawan Senior; diadakan pada tahun genap.

10.6.12.    Kejurnas Antar Perkumpulan diadakan setiap tahun dan digabung dengan Kejurnas Antar Perguruan Tinggi dan Antar Pelajar.

 

Pasal 9

 

Kejuaraan Nasional seperti yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat 4.4. ditetapkan sebagai berikut :

9.1. Diselenggarakan oleh PB Gabsi setahun dua kali.

9.2. Tempat penyelenggaraan Kejuaraan Nasional ditetapkan oleh Kongres – Mukernas , PB GABSI.

9.3. Susunan Panitia Penyelenggara dibentuk oleh Kabupaten/kota  atau Pengprov yang ditunjuk sebagai Tuan Rumah dan disahkan oleh PB Gabsi.

9.4. Badan Pelaksana Pertandingan ditunjuk dan ditetapkan oleh PB Gabsi.

9.5.  Waktu pertandingan ditetapkan sedapat mungkin pada hari-hari awal setelah liburan sekolah, direncanakan oleh Panitia Penyelenggara dan selambat-lambatnya bulan Januari tahun penyelenggaraan sudah diajukan kepada PB Gabsi. Jadwal pertandingan ini ditetapkan maksimal 9 (sembilan) hari, sudah termasuk upacara pembukaan dan penutupan. Jadwal dan Peraturan Pertandingan dibuat oleh PB Gabsi. PB Gabsi berfungsi sebagai pengawas jalannya pertandingan.

9.6. Jenis Pertandingan Kejuaraan Nasional adalah :

9.6.1.             Antar Kabupaten/Kota Terbuka, Putri, Mixed,  Super Mixed,Kelompok Umur diadakan pada tahun ganjil.

9.6.2.             Beregu Terbuka; diadakan pada tahun ganjil.

9.6.3.             Beregu Putri; diadakan pada tahun ganjil.

9.6.4.             Beregu  Mixed/Campuran; diadakan pada tahun ganjil.

9.6.5.             Beregu Kelompok Umur; diadakan pada tahun ganjil.

9.6.6.             Beregu Senior; diadakan pada tahun ganjil, apabila jumlah regu peserta tidak mencukupi, maka pertandingan dirubah menjadi Pasangan Senior.

9.6.7.             Beregu Antar Provinsi; diadakan pada tahun genap.

9.6.8.             Pasangan Terbuka; diadakan pada tahun genap.

9.6.9.             Pasangan Putri; diadakan pada tahun genap.

9.6.10.          Pasangan Campuran; diadakan pada tahun genap.

9.6.11.          Pasangan Yunior dan BEREGU Senior; diadakan pada tahun genap.

9.6.12.          Kejurnas Antar Perguruan Tinggi dan Antar Pelajar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 10 menjadi pasal 9

 

Pasal 9.6 penambahan nomor yang dipertandingkan

Pasal 11

Seleksi Nasional yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat 4.5 ditetapkan sebagai berikut :

11.1.   Diadakan oleh PB Gabsi.

11.2.   Dapat dilaksanakan secara Pasangan maupun Patkawan.

11.3.   Dimaksudkan sebagai persiapan pembentukan Regu Nasional.

11.4.   Secara rinci diatur pada Bab VI.

 

Pasal 10

Seleksi Nasional yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat 4.5 ditetapkan sebagai berikut :

10.1.1      Diadakan oleh PB Gabsi.

10.1.2      Dapat dilaksanakan secara Pasangan maupun Beregu.

10.1.3      Dimaksudkan sebagai persiapan pembentukan Regu Nasional.

10.1.4      Secara rinci diatur pada Bab VI

 

 

 

Tetap

 

 

 

 

BAB III

PERATURAN PERTANDINGAN

 

BAB III

PERATURAN PERTANDINGAN

 

 

Pasal 12

 

Peraturan pertandingan yang berlaku ialah Laws of Duplicate Contract Bridge, yang ditetapkan oleh World Bridge Federation.

 

Pasal 11

 

Peraturan pertandingan yang berlaku ialah Laws of Duplicate Contract Bridge, yang ditetapkan oleh World Bridge Federation.

 

 

 Tetap

Pasal 13

 

PB Gabsi cq. Bidang Teknik menetapkan Peraturan Tambahan yang berupa Umum dan berupa Khusus.

 

Pasal 12

 

PB Gabsi cq. Bidang Teknik menetapkan Peraturan Tambahan yang berupa Umum dan berupa Khusus.

 

 

 

Tetap

BAB IV

PELAKSANAAN PERTANDINGAN

 

BAB IV

PELAKSANAAN PERTANDINGAN

 

 

Pasal 14

 

Kompetisi terbatas, turnamen dan seleksi untuk tingkat Perkumpulan, Gabungan dan Daerah diatur oleh Perkumpulan, Gabungan dan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

 

Kompetisi terbatas, turnamen dan seleksi untuk tingkat Perkumpulan, Kabupaten/Kota dan Provinsi/Daerah diatur oleh Perkumpulan, Kabupaten/kota dan Provinsi/Daerah yang bersangkutan.

 

 

 

Gabungan menjadi kota/kabupaten

 

Pasal 15

 

Turnamen terbuka Patkawan untuk tingkat Perkumpulan, Gabungan dan Daerah;

15.1.   Dilaksanakan didalam waktu yang pendek (1,2 atau 3 hari).

15.2.   Sistem pertandingan dan jadwal pertandingan disesuaikan dengan waktu yang tersedia dan banyaknya jumlah peserta.

 

Pasal 14

 

Pertandingan terbuka Beregu/ Pasangan untuk tingkat Perkumpulan, Kabupaten/kota dan Provinsi /Daerah;

14.1           Dilaksanakan didalam waktu yang pendek(1,2 atau 3 hari).

14.2           Sistem pertandingan dan jadwal pertandingan disesuaikan dengan waktu yang tersedia dan banyaknya jumlah peserta.

 

 

 

 

Pasal 15 dan 16 menjadi pasal 14

Pasal 16

 

Turnamen terbuka Pasangan untuk tingkat Perkumpulan, Gabungan dan Daerah:

16.1.   Dilaksanakan dalam waktu yang pendek (1,2 atau 3 hari).

16.2.   Sistem pertandingan dan jadwal pertandingan disesuaikan dengan waktu yang tersedia dan banyaknya jumlah peserta.

 

 

 

 

Pasal 17

 

Seleksi Tingkat Perkumpulan, Gabungan dan Daerah, dilaksanakan untuk sesuatu tujuan misalnya:

17.1.   Memilih pasangan-pasangan untuk mengikuti Seleksi yang tingkatnya lebih tinggi.

17.2.   Memilih pasangan/regu untuk mengikuti pertandingan Antar Perkumpulan, Antar Kabupaten/Kota, Antar Daerah atau Antar Pengprov.

 

 

Pasal 15

Seleksi Tingkat Perkumpulan, Kabupaten/Kota  dan Provinsi/Daerah, dilaksanakan untuk sesuatu tujuan misalnya:

15.1Memilih pasangan-pasangan untuk mengikuti Seleksi yang tingkatnya lebih tinggi.

15.2Memilih pasangan/regu untuk mengikuti pertandingan Antar Perkumpulan, Antar Kabupaten/Kota, Antar Daerah atau Antar Pengprov.

 

 

Pasal 18

Kejuaraan Nasional Antar Kabupaten/Kota Klas A

 

18.1.   Diikuti oleh 16 (enam belas) Gabungan berdasarkan Hasil Kejuaraan Nasional Antar Kabupaten/Kota yang lalu.

18.2.   Setiap Gabungan menurunkan 2 (dua) Patkawan dengan jumlah pemain minimal 8 (delapan) orang dan maksimum 12 (dua belas) orang.

18.3.   Sistem pertandingan adalah sebagai berikut :

18.3.1.    Peserta dibagi 2 (dua) pool, setiap pool 8 (delapan) Gabungan dengan skema sebagai berikut

 

 

 

 

Pool X

Pool Y

KETERANGAN

 

1

4

5

8

10

 

 

2

3

6

7

9

 

 

Berdasarkan peringkat 10 (sepuluh) regu Kejuaraan Antar Kota Klas A yang lalu.

 

2

3

5

 

 

1

4

6

 

 

 

Berdasarkan peringkat 6 (enam) regu yang proosi dari Kejuaraan Antar Kota Klas B yang lalu.

 

18.3.2.    Kalau ada 2 (dua) atau lebih peserta yang tidak hadir maka diadakan penyesuaian pembagian pool sesuai engan peringkat Kerjurnas sebelumnya.

18.3.3.    Babak I

18.3.3.1.    Di setiap pool bertanding setengah kompetisi, terdiri dari 7 (tujuh) session @ 4 (empat) ronde.

18.3.3.2.    Tiap ronde masing-masing Patkawan memainkan 4 (empat) papan.

18.3.3.3.    Jumlah papan yang dimainkan oleh masing-masing Patkawan dalam 1 (satu) session adalah 4 x 4 = 16 papan.

18.3.3.4.    Total jumlah papan yang dimainkan setiap Gabungan adalah 2 x 16 = 32 (tigapuluh dua) papan setiap session.

18.3.3.5.    Setelah babak ini selesai, maka disusun peringkat akhir di masing-masing pool.

18.3.3.6.    Peringkat 7 dan 8 dari setiap pool terkena degradasi langsung ke Klas B.

 

18.3.4.    Babak II

Berdasarkan peringkat pada masing-masing pool diadakan petandingan silang dengan skema sebagai berikut :

A1)    Peringkat 1 Pool X vs Peringkat 2 Pool Y

A2)    Peringkat 2 Pool X vs Peringkat 1 Pool Y

18.3.4.1.    Babak ini terdiri dari 4 (empat) ronde.

18.3.4.2.    Dalam satu ronde setiap Patkawan memainkan 6 (enam) papan.

18.3.4.3.    Jumlah papan yang dimainkan oleh masing-masing Patkawan dalam satu session adalah 4 x 6 = 24 (duapuluh empat) papan.

18.3.4.4.    Total jumlah papan yang dimainkan setiap Gabungan adalah 2 x 24 = 48 (empatpuluh delapan) papan.

B1)     Peringkat 3 Pool X vs Peringkat 4 Pool Y

B2)     Peringkat 4 Pool X vs Peringkat 3 Pool Y

C1)     Peringkat 5 Pool X vs Peringkat 6 Pool Y

C2)     Peringkat 6 Pool X vs Peringkat 5 Pool Y

18.3.4.5.    Pertandingan dilaksanakan sama seperti pada Babak I (jumlah ronde dan papan).

18.3.4.6.    Regu yang kalah pada pertandingan C1) dan C2) kena degradasi ke Klas B.

18.3.4.7.    Regu-regu pemenang pertandingan B1) dan B2) akan menjadi peringkat 5 (lima) dan 6 (enam), sedangkan yang kalah menjadi peringkat 7 (tujuh) dan 8 (delapan). Regu-regu pemenang pertandingan C1) dan C2) menjadi peringkat 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh). Peringkat ditentukan oleh hasil perolehan VP pada babak I & babak II.

 

18.3.5.    Babak III (Play Off)

18.3.5.1.    Dalam babak ini diadakan pertandingan untuk menentukan peringkat 1 (satu) s/d 4 (empat) Antar Kabupaten/Kota Klas A, dengan skema pertandingan sebagai berikut :

-          Pemenang A1) vs Pemenang A2) untuk peringkat 1 & 2.

-          Kalah A1) vs Kalah A2) untuk peringkat 3 & 4.

18.3.5.2.    Babak ini terdiri dari 4 (empat) ronde.

18.3.5.3.    Dalam satu ronde setiap Patkawan memainkan 8 (delapan) papan.

18.3.5.4.    Jumlah papan yang dimainkan oleh masing-masing Patkawan dalam 1 (satu) session adalah 4 X 8 = 32 (tigapuluh dua) papan.

18.3.5.5.    Jumlah papan yang dimainkan setiap Gabungan adalah 2 x 32 = 64 (enampuluh empat) papan setiap session.

18.3.5.6.    Apabila dalam babak ini pertandingan berlangsung Antar Kabupaten/Kota yang berasal dari satu pool pada babak I, ketentuan carry over berlaku.

 

18.4.   Ketentuan carry over (CO)

18.4.1.    Jika Gabungan dengan peringkat lebih tinggi telah memenangkan direct match, Gabungan tersebut mendapat c.o 50% dari selisih IMP dalam direct match itu, dengan maksimal 32 IMP.

18.4.2.    Jika Gabungan dengan peringkat lebih rendah telah memenangkan Direct Match, Gabungan tersebut mendapat C.O 33 1/3% dari selisih IMP dalam direct match, dengan maksimal 50% dari jumlah papan yang dimainkan pada babak I.

18.4.3.    C.O. dihitung 0 sampai 2 (dua) desimal di belakang koma, sehingga kemenangan tetap berdasarkan C.O. yang ditentukan.

18.5.   Penilaian dilakukan dengan menjumlah seluruh nilai IMP dari setiap Patkawan dan kemudian di VP-kan menurut skala IMP-VP dari WBF yang berlaku.

18.6.   Penggantian pemain/pasangan dapat dilakukan setelah setengah session (dua ronde) dengan ketentuan pemain/ pasangan yang mengganti menduduki tempat pemain/pasangan yang diganti.

18.7.   Setiap pemain harus sudah menjadi anggota Gabungan yang diwakilinya minimal selama 3 (tiga) bulan dan disahkan oleh Pengprov yang bersangkutan.

 

 

 

 

Pasal 16

Kejuaraan Nasional Antar Kabupaten/Kota Klas A

 

16.1 Diikuti oleh 16 (enam belas) Kabupaten/Kota berdasarkan Hasil Kejuaraan Nasional Antar Kabupaten/Kota yang lalu.

16.2 Setiap Kabupaten/Kota menurunkan 1 regu dengan jumlah pemain    maksimum 6 (enam) orang.

16.3 Sistem pertandingan adalah sebagai berikut :

              Setengah Kompetisi

              Ranking 1 – 4 memperebutkan Juara.

              Ranking 1  memilih rk 3 atau 4, Ranking 2 lawan regu        yang tdk  dipilih rk 1 

              Play off rk 9 -12

              Ranking 9 lawan 10   pemenang tetap di klas A dan yang kalah            melawan pemenang  ( ranking 11 lawan 12  ) . Pemenang akan tetap di klas  A yang kalah Dedagrasi

 

16.4Ketentuan carry over (CO)

16.4.1 Jika Kabupaten/Kota dengan peringkat lebih tinggi telah memenangkan direct match, Kabupaten/Kota tersebut mendapat c.o 50% dari selisih IMP dalam direct match itu, dengan maksimal 32 IMP.

16.4.2Jika Kabupaten/Kota dengan peringkat lebih rendah telah memenangkan Direct Match, Kabupaten/Kota tersebut mendapat C.O 33 1/3% dari selisih IMP dalam direct match, dengan maksimal 50% dari jumlah papan yang dimainkan pada babak I.

16.4.3 C.O. dihitung 0 sampai 2 (dua) desimal di belakang koma, sehingga kemenangan tetap berdasarkan C.O. yang ditentukan.

16.5Penilaian dilakukan dengan menjumlah seluruh nilai IMP  kemudian di VP-kan menurut skala IMP-VP dari WBF yang berlaku.

 

16.6Setiap pemain harus sudah menjadi anggota Kabupaten/Kota yang diwakilinya minimal selama 6 (nam) bulan dan disahkan oleh Pengprov yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

 

Berubah dari 2 patkawan menjadi beregu

Pasal 19

Kejuaraan Nasional Antar Kabupaten/Kota Klas B

 

19.1.   Diikuti oleh Gabungan–Gabungan yang tidak termasuk Klas A.

19.2.   Setiap Gabungan menurunkan 2 (dua) Patkawan dengan jumlah pemain minimal 8 (delapan) orang dan maksimum 12 (dua belas) orang.

19.3.   Pertandingan dilaksanakan dengan system Swiss (Murni) 9 (sembilan) session @ 4 (empat) ronde. Dalam setiap ronde tiap Patkawan memainkan 4 (empat) papan, sehingga dengan demikian jumlah papan yang dimainkan masing-masing Patkawan dalam satu session ialah 4 x 4 = 16 (enam belas) papan, berarti setiap Gabungan memainkan 2 x 16 = 32 (tigapuluh dua) papan. Jika Gabungan yang turut serta tidak lebih dari 30 (tiga puluh) regu, maka system pertandingan adalah Swiss (Murni) 7 (tujuh) session.

19.4.   Penilaian dilakukan dengan menjumlah seluruh nilai IMP dari setiap Patkawan dan kemudian di VP-kan menurut skala IMP-VP WBF yang berlaku.

19.5.   Setelah seluruh session dimainkan, disusun ranking peserta berdasarkan jumlah VP masing–masing Gabungan.

19.6.   Penggantian pemain/pasangan dapat dilakukan seterlah setengah session (2 ronde) dengan ketentuan pemain/pasangan yang mengganti menduduki tempat pemain/pasangan yang diganti.

19.7.   Gabungan yang menduduki peringkat 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) secara otomatis dipromosikan ke Klas A pada Kejuaraan Nasional Antar Kabupaten/Kota berikutnya.

19.8.   Setiap pemain harus sudah menjadi anggota Gabungan yang diwakilinya minimal 3 (tiga) bulan dan disahkan oleh Pengprov yang bersangkutan.

 

Pasal 17

Kejuaraan Nasional Antar Kabupaten/Kota Klas B, Putri. Mixed dan Senior

 

17.1 Diikuti oleh Pengkab/pengkot yang tidak termasuk Klas A.

17.2 Setiap pengkab/pengkot  dengan jumlah pemain minimal 4 (empat) orang dan maksimum (enam) orang.

17.3Penilaian dilakukan dengan menjumlah seluruh nilai IMP dari setiap BEREGU dan kemudian di VP-kan menurut skala IMP-VP WBF yang berlaku.

17.4Setelah seluruh session dimainkan, disusun ranking peserta berdasarkan jumlah VP masing–masing Kabupaten/Kota.

 

17.5engkab/pengkot yang menduduki peringkat 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) secara otomatis dipromosikan ke Klas A pada Kejuaraan Nasional Antar Kabupaten/Kota berikutnya.

17.6Setiap pemain harus sudah menjadi anggota Kabupaten/Kota yang diwakilinya minimal 6 (enam) bulan dan disahkan oleh Pengprov yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

Antar Gabungan menjadi antar kota/kabupaten dan menjadi 1 patkawan (regu )

Pasal 20

Kejuaraan Nasional Patkawan Terbuka

 

20.1.   Regu peserta terdiri dari minimum 4 (empat) orang dan maksimum 6 (enam) orang.

20.2.   Pertandingan dilaksanakan dalam 3 (tiga) babak, ialah Babak Pendahuluan, Babak Semifinal dan Babak Final.

20.3.   Regu Nasional tahun lalu dengan minimal 4 (empat) pemain dan regu Nasional yang sedang dipersiapkan, di-seeded langsung untuk mengikuti babak Semifinal.

20.4.   Dalam Babak Pendahuluan semua peserta dibagi dalam kelompok-kelompok dan jumlah peserta setiap kelompok regu 5 (lima) – 6 (enam) regu, seeding dilakukan berdasarkan jumlah master point terbanyak dari 4 (empat) anggota regu. Ranking 1 (satu) s/d 3 (tiga) dari setiap kelompok maju ke Babak Semifinal.

20.5.   Dalam Babak Semifinal yang diikuti oleh regu-regu yang maju dari Babak Pendahuluan ditambah regu-regu yang di-seeded langsung, pertandingan dilaksanakan dengan system Swiss 7 (tujuh) session @ 12 (dua belas) – 14 (empat belas) papan setiap session.

20.6.   Dalam Babak Final yang diikuti oleh 8 (delapan) regu terbaik dari Babak Semifinal, pertandingan dilaksanakan secara setengah kompetisi, @ (duabelas) – 14 (empat belas) papan setiap session.

20.7.   Pemenang Kejuaraan Patkawan Terbuka ditetapkan menjadi Regu Nasional dalam event-event tertentu di tingkat Asia.

 

 

Pasal 18

Kejuaraan Nasional BEREGU Terbuka

 

18.1 Regu peserta terdiri dari minimum 4 (empat) orang dan maksimum 6 (enam) orang.

18.2 Pertandingan dilaksanakan dalam 3 (tiga) babak, ialah Babak Pendahuluan, Babak Semifinal dan Babak Final.

 

18.3 Dalam Babak Pendahuluan semua peserta dibagi dalam system swiss maximum 9 -11 session  diambil 8 Besar dilanjutkan dengan system knock out.

 

18.4 Pemenang Kejuaraan Beregu Terbuka bisa ditetapkan menjadi Regu Nasional dalam event-event tertentu di tingkat Asia.

 

 

 

 

 

 

Penyisihan menjadi 9 – 11 session

 

Final

Menjadi babak K.O

Pasal 21

Kejuaraan Nasional Patkawan Putri

 

21.1.   Regu peserta terdiri dari minimal 4 (empat) orang dan maksimum 6 (enam) orang.

21.2.   Pertandingan dilaksanakan dalam 2 (dua) babak, yaitu Babak Pendahuluan dan Babak Final.

21.3.   Regu Nasional tahun lalu dengan minimal 4 (empat) pemain dan Regu Nasional yang sedang dipersiapkan, seeded langsung untuk mengikuti Babak Final.

21.4.   Pelaksanaan Babak Pendahuluan disesuaikan dengan banyaknya jumlah peserta.

21.5.   Pertandingan ini diselesaikan bersama-sama dengan Kejuaraan Antar Kabupaten/Kota.

21.6.   Pemenang Kejuaraan Patkawan Putri ditetapkan menjadi anggota Regu Nasional dalam event-event tertentu di tingkat Asia.

 

 

Pasal 19

Kejuaraan Nasional Beregu Putri

 

19.1 Regu peserta terdiri dari minimal 4 (empat) orang dan maksimum 6 (enam) orang.

19.2 Pertandingan dilaksanakan dalam 2 (dua) babak, yaitu Babak Pendahuluan dan Babak Final.

19.3 Pelaksanaan Babak Pendahuluan disesuaikan dengan banyaknya jumlah peserta.

19.4 Pertandingan ini diselesaikan bersama-sama dengan Kejuaraan Antar Kabupaten/Kota.

19.5 Pemenang Kejuaraan BEREGU Putri ditetapkan menjadi anggota Regu Nasional dalam event-event tertentu di tingkat Asia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasl 21.3 dihapus

Pasal 22

Kejuaraan Nasional Patkawan Campuran

 

22.1.   Regu peserta terdiri dari minimal 4 (empat) orang dan maksimum 6 (enam) orang.

22.2.   Setiap regu terdiri dari minimal 2 (dua) orang pemain putri dan minimal 2 (dua) orang pemain putra.

22.3.   Setiap pemain putri harus duduk diposisi arah Utara atau Barat.

22.4.   Pertandingan dilaksanakan sesuai jumlah peserta.

 

Pasal 20

Kejuaraan Nasional Beregu Campuran

 

20.1 Regu peserta terdiri dari minimal 4 (empat) orang dan maksimum 6 (enam) orang.

20.2 Setiap regu terdiri dari minimal 2 (dua) orang pemain putri dan minimal 2 (dua) orang pemain putra.

20.3 Setiap pemain putri harus duduk diposisi arah Utara atau Barat.

20.4 ertandingan dilaksanakan sesuai jumlah peserta.

 

 

 

 

 

Tetap

Pasal 23

Kejuaraan Nasional Antar Perkumpulan

 

23.1.   Yang dapat mengikuti kejuaraan ini adalah Perkumpulan yang telah terdaftar minimal selama 3 (tiga) bulan sebagai anggota dari suatu Gabungan.

23.2.   Setiap Perkumpulan dapat mengikut sertakan lebih dari satu regu.

23.3.   Regu-regu peserta boleh menggunakan tambahan nama sponsor dengan catatan tetap mencantumkan nama Perkumpulannya.

23.4.   Pertandingan dilaksanakan sebagai berikut :

23.4.1.    Pada Babak I diadakan pertandingan system Swiss 6 (enam) session @ 10 (sepuluh) papan, 32 (tiga puluh dua) regu terbaik hasil Babak I maju ke Babak kedua.

23.4.2.    Pada Babak Kedua peserta dibagi 4 (empat) pool @ 8 (delapan) regu, sesuai ranking (Rk) dari hasil Babak Pertama. Bermain system setengah kompetisi @ 8 (delapan) papan tanpa pindah tempat.

 

Pool A           Pool B           Pool C           Pool D

Rk. 1              Rk. 2              Rk. 3              Rk. 4

Rk. 32            Rk. 31            Rk. 30            Rk. 29

Rk. 28            Rk. 27            Rk. 26            Rk. 25

Rk. 24            Rk. 23            Rk. 22            Rk. 21

Rk. 20            Rk. 19            Rk. 18            Rk. 17

Rk. 16            Rk. 15            Rk. 14            Rk. 13

Rk. 12            Rk. 11            Rk. 10            Rk. 9

Rk. 8              Rk. 7              Rk. 6              Rk. 5

16 (enam belas) regu terbaik hasil Babak Kedua, berhak maju ke Babak ketiga.

23.4.3.    Pada Babak Ketiga pertandingan dilaksanakan dengan system Knock Out dengan skema sebagai berikut :

 

SKEMA BABAK KNOCK OUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.5.   Setiap pemain harus sudah menjadi anggota Perkumpulan yang diwakilinya minimal selama 3 (tiga) bulan dan disahkan oleh Gabungan/Pengprov yang bersangkutan.

23.6.   Jatah Indonesia untuk mengikuti Asean Bridge Club Championships (ABCC) diatur oleh PB Gabsi dengan melihat hasil Kejuaraan Nasional Antar Perkumpulan yang terakhir. Dalam hal ABBC yang lalu dijuarai oleh Perkumpulan anggota Gabsi, maka Perkumpulan tersebut secara otomatis berhak mengikuti ABBC berikutnya.

 

Pasal 24

Kejuaraan Patkawan Antar Provinsi

 

24.1     Jenis pertandingan adalah Patkawan Putra dan Putri.

24.2     Regu peserta tediri dari minimal 4 (empat) orang dan maksimum 6 (enam) orang.

24.3     Setiap pemain harus sudah menjadi anggota salah satu Klub/Gabungan pada Pengprov yang diwakilinya minimal selama 3 (tiga) bulan dan disahkan oleh Pengprov yang bersangkutan.

24.4     Sistem pertandingan adalah sebagai berikut :

24.4.1.    Pada babak pendahuluan peserta dibagi dalam 2 (dua) Pool dengan undian terpimpin. Bertanding ½ kompetisi @ 8 (delapan) – 12 (dua belas) papan. Untuk Putri akan diatur sesuai jumlah peserta.

24.4.2.    Empat peringkat terbaik masing-masing pool berhak maju ke Babak Quarter Final. Untuk Putri, jika peserta lebih dari 12 tim maka akan ada Quarter Final. Kurang dari 12 tim langsung babak semi final.

24.4.3.    Pada Babak Quarter Final Peringkat 1 (satu) dari masing-masing pool berhak memilih lawannya dari pool lainnya (peringkat 3 (tiga) – 4 (empat).

24.4.4.    Pemenang Babak Quarter Final akan bertanding di Babak Semifinal dan Final dengan skema sebagai berikut :

SKEMA

 

 

 

 

 

 

 

 

24.4.5.    Babak Quarter Final s/d Final memainkan 32 (tiga puluh dua) papan (2x16).

24.4.6.    Peringkat 5 (lima) – 8 (delapan) ditentukan dari jumlah VP pada Babak Pendahuluan.

Pasal 21

Kejuaraan Nasional Antar Perkumpulan

 

21.1 Yang dapat mengikuti kejuaraan ini adalah Perkumpulan yang telah terdaftar minimal selama 3 (tiga) bulan sebagai anggota dari suatu Kabupaten/kota.

21.2 Setiap Perkumpulan dapat mengikut sertakan lebih dari satu regu.

21.3 Regu-regu peserta boleh menggunakan tambahan nama sponsor dengan catatan tetap mencantumkan nama Perkumpulannya.

21. 4Pertandingan dilaksanakan sebagai berikut :

 

              22.4.1  System swiss 9-11 ronde  diambil 16 regu

              22.4.2  Babak 16 besar system Knock out

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 22

Kejuaraan Beregu Antar Provinsi/Daerah

 

22.1           Jenis pertandingan adalah Beregu terbuka , Putri,Mixed,Kelompok umur dan Super mixed

22.2           Regu peserta khusus terbuka terdiri dari minimal 8 (delapan) orang dan maksimum   12 (dua belas) orang dan yang lain 4 s/d 6 orang.

22.3           Setiap pemain harus sudah menjadi anggota salah satu Klub/Pengkab-Pengkot pada Pengprov yang diwakilinya minimal selama  1 (satu) tahun  dan disahkan oleh Pengprov yang bersangkutan.

22.4           Sistem pertandingan adalah sebagai berikut :

              22.4.1  Kelas A diikuti oleh 8 regu

               22.4.2   Ranking 1-4  bertanding menentukan Juara

                              Ranking 5-6 play off yang kalah degradasi

                             Ranking 7-8 degradasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System pool dirubah ,emjadi swiss 9 -11 session

 

Babak final

Diambil 16 Besar dengan system K.O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Antar Provinsi/Daerah

beregu menjadi 2 (dua)

Patkawan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 25

Kejuaraan Nasional Pasangan Terbuka

 

25.1.   Pertandingan dilaksanakan dalam 3 (tiga) babak yaitu; Babak Pendahuluan, Babak Semifinal dan Babak Final.

25.2.   Setiap pasangan dari Re0gu Nasional tahun lalu yang masih utuh dan setiap pasangan dari Regu Nasional yang sedang dipersiapkan dan regu-regu yang berhasil masuk ke Babak Knock Out 16 (enam belas), Antar Perkumpulan dibebaskan dari Babak Pendahuluan.

25.3.   Babak Pendahuluan peserta dibagi dalam beberapa pool (tergantung) jumlah peserta, pertandingan dilaksanakan dalam 2 (dua) session @ 24 (duapuluh empat) – 28 (duapuluh delapan) papan setiap session. Minimal 18 (delapan belas) pasangan terbaik hasil Babak Pendahuluan berhak maju ke Babak Semifinal.

25.4.   Babak Semifinal diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) pasangan, yaitu minimal 18 (delapan belas) pasangan untuk hasil Babak Pendahuluan, ditambah pasangan-pasangan yang dibebaskan dari Babak Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat 2.

25.5.   Babak Final diikuti oleh minimal 12 (duabelas) pasangan terbaik hasil Babak Semifinal, ditambah 12 (duabelas) padangan dari 4 (empat) regu Finalis Kejuaraan Antar Perkumpulan. Pasangan regu finalis haruslah yang bermain bersama minimal 40% dari seluruh papan pertandingan yang dilaluinya.

25.6.   Penilaian adalah Top Bottom.

25.7.   Dalam hal pertandingan ini ditetapkan oleh PB Gabsi sebagai wadah Seleksi Nasional, maka sekurang-kurangnya Babak Final memakai penilaian GLB yang dikonversikan ke VP.

 

Pasal 23

Kejuaraan Nasional Pasangan Terbuka

 

23.1 Pertandingan dilaksanakan dalam 3 (tiga) babak yaitu; Babak Pendahuluan, Babak Semifinal dan Babak Final.

23.2 Pasangan Seeded ditetapkan oleh PB GABSI berdasarkan Master Point   dan regu-regu yang berhasil masuk ke Babak Knock Out 16 (enam belas), Antar Perkumpulan dibebaskan dari Babak Pendahuluan.

23.3 Babak Pendahuluan peserta dibagi dalam beberapa pool (tergantung) jumlah peserta, pertandingan dilaksanakan dalam 2 (dua) session @ 24 (duapuluh empat) – 28 (duapuluh delapan) papan setiap session. Minimal 18 (delapan belas) pasangan terbaik hasil Babak Pendahuluan berhak maju ke Babak Semifinal.

23.4 Babak Semifinal diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) pasangan, yaitu minimal 18 (delapan belas) pasangan untuk hasil Babak Pendahuluan, ditambah pasangan-pasangan yang dibebaskan dari Babak Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat 2

23.5 Babak Final diikuti oleh minimal 12 (duabelas) pasangan terbaik hasil Babak Semifinal, ditambah 12 (duabelas) padangan dari 4 (empat) regu Finalis Kejuaraan Antar Perkumpulan. Pasangan regu finalis haruslah yang bermain bersama minimal 40% dari seluruh papan pertandingan yang dilaluinya.

23.6 Penilaian adalah Top Bottom.

23.7 Dalam hal pertandingan ini ditetapkan oleh PB Gabsi sebagai wadah Seleksi Nasional, maka sekurang-kurangnya Babak Final memakai penilaian GLB yang dikonversikan ke VP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetap

 

 

 

Pasal 26

Kejuaraan Nasional Pasangan Putri

 

26.1.   Pertandingan dilaksanakan dalam 2 (dua) babak, yaitu Babak Pendahuluan dan Babak Final.

26.2.   Setiap pasangan dari Regu Nasional tahun lalu yang masih utuh dan setiap pasangan dari Regu Nasional yang sedang dipersiapkan, dibebaskan dari Babak Pendahuluan.

26.3.   Babak Pendahuluan dilaksanakan 2 (dua) s/d 4 (empat) session dengan penilaian Top-Bottom. Pasangan-pasangan yang terbaik maju ke Babak Final.

26.4.   Dalam Babak Final yang diikuti oleh pasangan-pasangan yang berhak maju ke Babak Final, ditambah pasangan-pasangan yang dibebaskan dari Babak Pendahuluan sebgaimana yang dimaksud pada sub-ayat 26.2, pertandingan dilaksanakan dalam 2 (dua) s/d 4 (empat) session dengan penilaian Top-Bottom.

26.5.   Dalam hal pertandingan ini ditetapkan oleh PB Gabsi sebagai wadah Seleksi Nasional, maka sekurang-kurangnya Babak Final memakai penilaian GLB yang dikonversikan ke VP.

26.6.   Dalam hal pertandingan ini bukan wadah Seleksi Nasional, maka jumlah session pada masing-masing babak dapat dikurangi.

 

Pasal 24

Kejuaraan Nasional Pasangan Putri dan campuran

 

24.1 Pertandingan dilaksanakan dalam 2 (dua) babak, yaitu Babak Pendahuluan dan Babak Final.

24.2 Pasangan Seeded ditetapkan oleh PB GABSI berdasarkan Master  point dibebaskan dari Babak Pendahuluan.

24.3 Babak Pendahuluan dilaksanakan 2 (dua) s/d 4 (empat) session dengan penilaian Top-Bottom. Pasangan-pasangan yang terbaik maju ke Babak Final.

24.4 Dalam Babak Final yang diikuti oleh pasangan-pasangan yang berhak maju ke Babak Final, ditambah pasangan-pasangan yang dibebaskan dari Babak Pendahuluan sebagaimana yang dimaksud pada sub-ayat 26.2, pertandingan dilaksanakan dalam 2 (dua) s/d 4 (empat) session dengan penilaian Top-Bottom.

24.5 Dalam hal pertandingan ini ditetapkan oleh PB Gabsi sebagai wadah Seleksi Nasional, maka sekurang-kurangnya Babak Final memakai penilaian GLB yang dikonversikan ke VP.

24.6 Dalam hal pertandingan ini bukan wadah Seleksi Nasional, maka jumlah session pada masing-masing babak dapat dikurangi.

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 27

Kejuaraan Pekan Olahraga Nasional

27.1.   Banyaknya Propinsi yang berhak ikut serta dalam PON ditentukan oleh KONI Pusat dan/Panitia Besar PON.

27.2.   Untuk itu sebelumnya diadakan Pra Kualifikasi PON yang diikuti oleh semua Daerah Tingkat I, Para peserta dibagi dalam 2 (dua) kelompok menurut seeding dan undian terpimpin. Pertandingan dalam setiap kelompok dilaksanakan secara setengah kompetisi. Penilaian menggunakan Skala IMP-VP WBF yang berlaku.

27.3.   Pertandingan jenis Patkawan Putra/Putri dalam PON dibagi dalam 3 (tiga) babak:

27.3.1.    Babak Pendahuluan:

Pertandingan dilaksanakan minimal secara kompetisi penuh (tergantung jumlah peserta), 4 (empat) regu terbaik berhak maju ke babak selanjutnya.

27.3.2.    Babak Semifinal:

Peringkat 1 (satu) hasil babak pendahuluan berhak meilih lawan peringkat 3 (tiga) atau 4 (empat) dan sisanya akan saling berhadapan. Jumlah papan akan ditentukan kemudian, dan ketentuan carry over berlaku.

27.3.3.    Babak Final:

Pemenang babak semifinal akan saling berhadapan untuk menentukan juara pertama dan kedua. Regu yang kalah bertanding untuk menentukan juara ketiga dan keempat. Jumlah papan akan ditentukan kemudian dan ketentuan carry over berlaku.

27.4.   Pertandingan PON Pasangan Putra/Putri/Mixed hanya boleh diikuti oleh pasangan-pasangan yang menjadi anggota beregu Putra/Putri.

27.5.   Tuan Rumah PON otomatis lolos sebagai salah satu regu peserta PON baik untuk beregu putra maupun untuk beregu putri.

 

Pasal 28

Kejuaraan Nasional Yunior

 

28.1.   Kriteria pemain yunior adalah usia maksimal 26 (duapuluh enam) tahun, pada waktu tahun kejuaraan tersebut dilaksanakan.

28.2.   Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Yunior dilaksanakan tiap tahun.

28.3.   Kejuaraan Yunior agar dilaksanakan mulai dari tingkat Gabungan, Daerah sampai dengan tingkat Nasional.

28.4.     Pada tahun penyelenggaraan PON, dilaksanakan Festival Bridge dengan menitik beratkan pada Kejuaraan Yunior.

 

 

Pasal 25

Kejuaraan Pekan Olahraga Nasional

 

25.1  Jumlah kuota akan di tentukan oleh KONI dan PB GABS

25.2       Prakualifikasi PON akan diikuti oleh semua Propinsi /  daerah 

25.3        3 System Pertandingan akan diatur oleh PB GABSI sesuai dengan jumlah peserta.

25.4 Tuan Rumah PON otomatis akan lolos sebagai peserta PON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Pasal 26

                                Kejuaraan Nasional Yunior

 

 26.1. Kriteria pemain yunior sesuai dengan Pasal 1.6

26.2.  Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Yunior dilaksanakan tiap tahun bersamaan dengan Kejurnas .

26.3 Jadwal pertandingan diatur oleh PB GABSI

 

 

 

 

22228.3

 

28.

 

 

 

 

 

Pasal 29

Kejuaraan Nasional Mahasiswa

 

29.1   Kriteria pemain mahasiswa adalah usia maksimal 27 (duapuluh tujuh) tahun, pada waktu tahun kejuaraan tersebut dilaksanakan.

29.2   Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Mahasiswa dilaksanakan tiap tahun.

29.3   Patkawan

29.3.1.   Pertandingan dilaksanakan dalam 2 (dua) babak yaitu, Babak Pendahuluan dan Babak Knock-out.

29.3.2.   Babak Knock-out diikuti 8 (delapan) regu terbaik Babak Pendahuluan

29.3.3.   Jumlah papan akan diatur kemudian sesuai jumlah peserta.

29.4   Pasangan

29.4.1. Pertandingan dilaksanakan dalam 2 (dua) babak yaitu Babak Pendahuluan dan Final.

 

Pasal 27

Kejuaraan Nasional Mahasiswa

 

27.1     Kriteria pemain mahasiswa adalah usia maksimal 28 (duapuluh delapan) tahun, pada waktu tahun kejuaraan tersebut dilaksanakan, berstatus mahasiswa yang di buktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku.

27.2     Syarat-syarat peserta yaitu masih berumur di bawah 28 tahun. Berstatus mahasiswa baik Sarjana 1 atau Sarjana 2 walaupun sudah atau akan tamat di tahun yang sama dengan tahun Kejurnas diadakan.

27.3     Kriteria Pelajar adalah SD, SLTP dan SLTA.

27.4     System pertandingan akan diatur oleh PB GABSI

27.5   Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Mahasiswa & Pelajar dilaksanakan tiap tahun.

27.6     Penyelenggaraan Kejurnas Pelajar & Mahasiswa di selenggarakan minimal 5 hari dan maksimal 6 hari.

27.7     BEREGU

27.7.1. Pertandingan dilaksanakan dalam 2 (dua) babak yaitu, Babak Pendahuluan dan Babak Knock-out.

27.7.2. Babak Knock-out diikuti 8 (delapan) regu terbaik Babak Pendahuluan

27.7.3. Jumlah papan akan diatur kemudian sesuai jumlah peserta.

27.8     Pasangan

27.8.1. Pertandingan dilaksanakan dalam 2 (dua) babak yaitu Babak Pendahuluan dan Final.

 

Pasal 30

Kejuaraan Nasional Siswa

 

- Beregu

- Pasangan

Akan diatur sesuai jumlah peserta.

 

 

 

                              Dihapus

                   Digabung dengan  pasal 27

 

        

 

 

Pasal 31

Kejuaraan Nasional Mini Bridge Siswa

 

- Beregu

- Pasangan

Akan diatur sesuai jumlah peserta.

 

Pasal 28

Liga Bridge Nasional

 

28.1        Liga Bridge Nasional terdiri dari :

    Liga Bridge Beregu Terbuka

    Liga Bridge Pasangan Terbuka

    Liga Bridge Pelajar & Mahasiswa

    Liga Mini Bridge SD

    Liga Bridge Online Beregu atau Pasangan

 

28.2        Sistem pertandingan akan di tentukan oleh GABSI di sesuaikan            dengan kondisi yang ada.

 

Pasal 32

Tirai

 

Penggunaan tirai ditetapkan sebagai berikut :

32.1.   Dalam pertandingan-pertandingan tingkat Perkumpulan, Gabungan dan Daerah penggunaan tirai ditentukan oleh Panitia Penyelenggara yang bersangkutan.

32.2.   Antar Kabupaten/Kota Klas A; seluruh pertandingan.

32.3.   Antar Kabupaten/Kota Klas B; mulai session 2 (dua), pada meja 1 (satu) s/d 5 (lima).

32.4.   Patkawan Terbuka; mulai semifinal.

32.5.   Patkawan Putri; Babak Final.

32.6.   Antar Perkumpulan; mulai Semifinal.

32.7.   Pasangan Terbuka; Babak Final.

32.8.   Pasangan Putri; Babak Final.

32.9.   Patkawan Antar Provinsi/Pengprov; seluruh pertandingan.

32.10.      Pertandingan PON; seluruh pertandingan.

 

 

 

 

Pasal 32

Tirai

 

Dihapus karena akan diatur di Peraturan Pertandingan.

 

BAB V

PEMIMPIN PERTANDINGAN

 

BAB V

PEMIMPIN PERTANDINGAN

 

 

Pasal 33

 

33.1.   Pemimpin Pertandingan terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu Tingkat Lokal, Tingkat Daerah dan Tingkat Nasional.

33.2.   Pemimpin Pertandingan diangkat oleh PB Gabsi. Untuk dapat diangkat sebagai Pemimpin Pertandingan, harus memiliki sertifikat/ijasah Pemimpin Pertandingan.

33.3.   Setiap tahun PB Gabsi akan mengadakan Penataran Wasit. Bahan-bahan/materi penataran wasit dikirim ke daerah-daerah melalui Pengprov selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum acara Kejurnas. Ujian diadakan pada setiap Kejuaraan Nasional.

33.4.   Untuk kenaikan tingkat, peserta harus pernah menjadi Pemimpin Pertandingan minimal 3 (tiga) kali dipertandingan yang tingkatnya lebih tinggi dan melalui ujian yang diadakan oleh PB Gabsi.

33.5.   Peserta penataran/kursus yang lulus mendapat sertifikat/ijasah dari PB Gabsi.

 

Pasal 29

 

29.1           Pemimpin Pertandingan / Wasit harus memenuhi kriteria yang tertera pada  pasal 81 Laws of DUPLICATE Contract Bridge

29.2           Pemimpin Pertandingan / Wasit terdiri dari 4 (EMPAT) tingkatan, yaitu Tingkat Lokal, Tingkat Daerah, Tingkat Nasional dan Tingkat Internasional.

29.3           Pemimpin Pertandingan / Wasit diangkat oleh PB Gabsi. Untuk dapat diangkat sebagai Pemimpin Pertandingan, harus memiliki sertifikat/ijasah Pemimpin Pertandingan.

29.4           Setiap tahun PB Gabsi akan mengadakan Penataran Wasit. Bahan-bahan/materi penataran wasit dikirim ke daerah-daerah melalui Pengprov selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum acara Kejurnas. Ujian diadakan pada setiap Kejuaraan Nasional.

29.5           Untuk kenaikan tingkat, peserta harus pernah menjadi Pemimpin Pertandingan minimal 3 (tiga) kali dipertandingan yang tingkatnya lebih tinggi dan melalui ujian yang diadakan oleh PB Gabsi.

29.6           Peserta penataran/kursus yang lulus mendapat sertifikat dari PB Gabsi.

29.7           Standard Honorarium Wasit / Pemimpin Pertandingan akan di tentukan oleh PB GABSI sesuai dengan tingkatannya.

 

 

 

 

Tambahan pasal 29.1

29.2 penambahan wasit tingkat internasional

 

Tamabahan pasal 29.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tambahan pasal 29.7

Pasal 34

 

Pemimpin Pertandingan Tingkat Lokal, ditetapkan sebagai berikut:

34.1.   Pemimpin Pertandingan Tingkat Lokal disahkan oleh Pengurus Gabungan.

34.2.   Pemimpin Pertandingan Tingkat Lokal hanya berhak memimpin pertandingan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan dan Gabungan.

 

Pasal 30

Pemimpin Pertandingan Tingkat Lokal, ditetapkan sebagai berikut:

30.1   Pemimpin Pertandingan Tingkat Lokal disahkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.

30.2   Pemimpin Pertandingan Tingkat Lokal hanya berhak memimpin pertandingan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan dan Kabupaten/Kota.

 

 

 

 

Gabungan menjadi kota/kabupaten

Pasal 35

 

Pemimpin Pertandingan Tingkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

35.1.   Pemimpin Pertandingan Tingkat Daerah disahkan oleh Pengurus Daerah.

35.2.   Pemimpin Pertandingan Tingkat Daerah hanya berhak memimpin pertandingan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan, Gabungan dan Daerah.

Pasal 31

 

Pemimpin Pertandingan Tingkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

31.1   Pemimpin Pertandingan Tingkat Daerah disahkan oleh Pengurus Provinsi.

31.2   Pemimpin Pertandingan Tingkat Daerah hanya berhak memimpin pertandingan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan, Kabupaten/Kota dan Daerah.

 

 

 

Tetap

Pasal 36

 

Pemimpin Pertandingan Tingkat Nasional ditetapkan sebagai berikut:

36.1.   Pemimpin Pertandingan Tingkat Nasional disahkan oleh PB Gabsi.

36.2.   Pemimpin Pertandingan Tingkat Nasional berhak memimpin semua pertandingan yang diselenggarakan di dalam negeri

Pasal 32

 

Pemimpin Pertandingan Tingkat Nasional ditetapkan sebagai berikut:

32.1   Pemimpin Pertandingan Tingkat Nasional disahkan oleh PB Gabsi.

32.2   Pemimpin Pertandingan Tingkat Nasional berhak memimpin semua pertandingan yang diselenggarakan di dalam negeri.

 

 

 

 

 

Tetap

 

Pasal 33

 

Pemimpin Pertandingan Tingkat Internasional harus memiliki Sertifikat dari World Bridge Federation (WBF)./APBF/SEABF

 

 

Pasal baru

Pasal 37

 

Untuk memimpin pertandingan dalam Kejuaraan Nasional, PB Gabsi membentuk Board of Directors (Badan Pemimpin Pertandingan) yang sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang Pemimpin Pertandingan Tingkat Nasional.

 

 

Pasal 34

 

Untuk memimpin pertandingan dalam Kejuaraan Nasional, PB Gabsi membentuk Board of Directors (Badan Pemimpin Pertandingan) yang sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang Pemimpin Pertandingan Tingkat Nasional.

 

 

 

 

Tetap

Pasal 38

 

Pemimpin Pertandingan tidak diperkenankan ikut bertanding dalam pertandingan yang sedang dipimpinnya, kecuali dalam latihan di Perkumpulan.

 

Pasal 35

 

Pemimpin Pertandingan tidak diperkenankan ikut bertanding dalam pertandingan yang sedang dipimpinnya, kecuali dalam latihan di Perkumpulan.

 

 

 

 

 

Tetap

BAB VI

PEMBENTUKAN REGU NASIONAl

BAB VI

PEMBENTUKAN REGU NASIONAL

 

Pasal 39

 

Dalam hal pembentukan Regu Nasional, PB Gabsi dengan melihat kondisi dan keadaan tahun yang bersangkutan, dapat memilih dari 3 (tiga) cara sebagai berikut :

39.1.   PB Gabsi mengadakan Seleksi Nasional berjenjang.

39.2.   Kejuaraan Nasional menjadi wadah pembentukan Regu Nasional, dan dalam tahun PON, Regu Nasional dibentuk dari hasil PON.

39.3.   PB Gabsi menunjuk Ketua Badan Pembentukan dan Pembinaan Tim Nasional yang diberi mandat untuk membentuk Regu Nasional.

 

 

 

 

Pasal 36

 

Dalam hal pembentukan Regu Nasional, PB Gabsi dengan melihat kondisi dan keadaan tahun yang bersangkutan, dapat memilih dari 4 (EMPAT) cara sebagai berikut :

36.1           PB Gabsi mengadakan Seleksi Nasional.

36.2           Kejuaraan Nasional menjadi wadah pembentukan Regu Nasional, dan dalam tahun PON, Regu Nasional dibentuk dari hasil PON.

36.3           PB Gabsi menunjuk Ketua Badan Pembentukan dan Pembinaan Tim Nasional yang diberi mandat untuk membentuk Regu Nasional.

36.4           Menunjuk Project Officer yang berhak menentukan pemain dan akan membiayai  seluruh Program.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tambahan pasal 36.4

Pasal 40

 

Dalam hal PB Gabsi memilih cara yang disebut dalam Pasal 39 Ayat 1, maka ditetapkan sebagai berikut ;

40.1.   PB Gabsi membentuk Panitia Penyelenggara Seleksi Nasional.

40.2.   PB Gabsi dapat melakukan Seleksi Nasional secara Pasangan, atau dapat juga secara Patkawan.

40.3.   Peraturan Pertandingan secara lengkap tentang penyelenggaraan Seleksi Nasional sesuai yang dimaksud dalam Pasal 39 Ayat 2, akan disusun oleh Bidang Teknik PB Gabsi.

 

 

 

 

 

 

Pasal 37

 

Dalam hal PB Gabsi memilih cara yang disebut dalam Pasal 39 Ayat 1, maka ditetapkan sebagai berikut :

37.1           PB Gabsi membentuk Panitia Penyelenggara Seleksi Nasional.

37.2           PB Gabsi dapat melakukan Seleksi Nasional secara Pasangan, atau dapat juga secara BEREGU / Beregu.

37.3           Peraturan Pertandingan secara lengkap tentang penyelenggaraan Seleksi Nasional sesuai yang dimaksud dalam Pasal 36 Ayat 2, akan disusun oleh Bidang Teknik PB Gabsi.

 

 

Pasal 41

 

41.1.   Dalam tahun diadakan Kejuaraan Nasional Patkawan;

41.1.1.    Calon Regu Nasional terdiri dari empat pasangan, yaitu;

41.1.1.1.    3 (tiga) pasangan Patkawan yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa hak suatu pasangan gugur bila memainkan kurang dari 40 % jumlah papan yang dimainkan pada keseluruhan pertandingan.

41.1.1.2.    1 (satu) pasangan yang ditunjuk PB Gabsi dari runner-up Kejuaraan Nasional Patkawan tersebut, atau 1 (satu) pasangan dari Juara Kejuaraan Nasional Antar Kabupaten/Kota Klas A.

41.1.1.3.    Dalam hal dari Juara Patkawan hanya 2 (dua) pasangan yang berhak menjadi calon anggota Regu Nasional, maka penunjukkan PB Gabsi terdiri dari 2 (dua) pasangan, dan kedua pasangan tersebut dapat berasal dari runner-up Kejuaraan Nasional Patkawan, atau dapat juga dari Kejuaraan Nasional Antar Kabupaten/Kota Klas A.

41.1.2.    Keempat pasangan ini dimasukkan dalam Pelatda yang diakhiri dengan Pemusatan Latihan Nasional yang diatur oleh PB Gabsi untuk mengikuti latihan, coaching tehnis/mental/disiplin/ kebanggaan Nasional dan testing.

41.1.3.    3 (tiga) Pasangan terbaik hasil Pemusatan Latihan menjadi Regu Nasional.

41.1.4.    Pasangan yang ke-4 agar diusahakan ikut serta dalam Open Pairs Pacific Asia Bridge Federation Championships (PABFC).

41.2.   Dalam tahun diadakan Kejuaraan Nasional Pasangan;

41.2.1.    Calon Regu Nasional terdiri dari 4 (empat) pasangan yaitu ;

41.2.1.1.    3 (tiga) pasangan juara pertandingan Patkawan dengan ketentuan bahwa hal suatu pasangan gugur bila memainkan kurang dari 40% jumlah papan yang dimainkan pada keseluruhan pertandingan.

41.2.1.2.    1 (satu) pasangan yang ditunjuk oleh PB Gabsi dari runner-up pertandingan Patkawan atau juara pertandingan Pasangan.

41.2.1.3.    Dalam hal dari juara pertandingan Patkawan hanya 2 (dua) pasangan yang berhak menjadi calon anggota Regu Nasional, maka 2 (dua) pasangan juara dan runner-up ditunjuk untuk melengkapinya.

41.2.1.4.    Tentang Pemusatan Latihan dan sebagainya berlaku seperti dalam Pasal 41 Ayat 1.2.

 

41.3.   Dalam tahun diadakan PON:

41.3.1.    Calon Regu Nasional terdiri dari 4 (empat) pasangan yaitu ;

41.3.1.1.    3 (tiga) Pasangan juara pertandingan Patkawan dengan ketentuan bahwa hak suatu pasangan gugur bila mainkan 40% jumlah papan yang dimainkan pada keseluruhan pertandingan.

41.3.1.2.    1 (satu) pasangan ditunjuk oleh PB Gabsi dari runner-up pertandingan Patkawan atau juara pertandingan Pasangan.

41.3.1.3.    Dalam hal dari juara pertandingan Patkawan hanya 2 (dua) pasangan yang berhak menjadi calon anggota Regu Nasional, maka penunjukkan PB Gabsi terdiri dari 2 (dua) pasangan, dan kedua pasangan tersebut dapat semua dari runner-up pertandingan Patkawan, dapat juga dari juara dan runner-up pertandingan pasangan.

41.3.1.4.    Tentang Pemusatan Latihan dan sebagainya berlaku seperti dalam Pasal 41 Ayat 1.2.

 

 

Pasal 38

 

38.1           Dalam tahun diadakan Kejuaraan Nasional BEREGU:

38.1.1      Calon Regu Nasional terdiri dari empat pasangan, yaitu;

38.1.1.1                        (tiga) pasangan BEREGU yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa hak suatu pasangan gugur bila memainkan kurang dari 30 % jumlah papan yang dimainkan pada keseluruhan pertandingan.

38.1.1.2                        1 (satu) pasangan yang ditunjuk PB Gabsi dari runner-up Kejuaraan Nasional BEREGU tersebut, atau 1 (satu) pasangan dari Juara Kejuaraan Nasional Antar Kabupaten/Kota Klas A.

38.1.1.3                        Dalam hal dari Juara BEREGU hanya 2 (dua) pasangan yang berhak menjadi calon anggota Regu Nasional, maka penunjukkan PB Gabsi terdiri dari 2 (dua) pasangan, dan kedua pasangan tersebut dapat berasal dari runner-up Kejuaraan Nasional BEREGU, atau dapat juga dari Kejuaraan Nasional Antar Kabupaten/Kota Klas A.

38.1.2      Keempat pasangan ini dimasukkan dalam PelatDA yang diakhiri dengan Pemusatan Latihan Nasional yang diatur oleh PB Gabsi untuk mengikuti latihan, coaching tehnis/mental/disiplin/ kebanggaan Nasional dan testing.

38.1.3      3 (tiga) Pasangan terbaik hasil Pemusatan Latihan menjadi Regu Nasional.

38.1.4      Pasangan yang ke-4 agar diusahakan ikut serta dalam Open Pairs Asia Pacific Bridge Federation Championships (APBFC).

38.2           Dalam tahun diadakan Kejuaraan Nasional Pasangan;

 

38.2.1      Calon Regu Nasional terdiri dari 4 (empat) pasangan yaitu ;

 

38.2.1.1                        3 (tiga) pasangan juara pertandingan BEREGU dengan ketentuan bahwa hal suatu pasangan gugur bila memainkan kurang dari 30% jumlah papan yang dimainkan pada keseluruhan pertandingan.

38.2.1.2                        1 (satu) pasangan yang ditunjuk oleh PB Gabsi dari runner-up pertandingan BEREGU atau juara pertandingan Pasangan.

38.2.1.3                        Dalam hal dari juara pertandingan BEREGU hanya 2 (dua) pasangan yang berhak menjadi calon anggota Regu Nasional, maka 2 (dua) pasangan juara dan runner-up ditunjuk untuk melengkapinya.

38.2.1.4                        Tentang Pemusatan Latihan dan sebagainya berlaku seperti dalam Pasal 41 Ayat 1.2.

 

38.3           Dalam tahun diadakan PON:

38.3.1      Calon Regu Nasional terdiri dari 4 (empat) pasangan yaitu ;

38.3.1.1                        3 (tiga) Pasangan juara pertandingan BEREGU dengan ketentuan bahwa hak suatu pasangan gugur bila mainkan 40% jumlah papan yang dimainkan pada keseluruhan pertandingan.

38.3.1.2                        1 (satu) pasangan ditunjuk oleh PB Gabsi dari runner-up pertandingan BEREGU atau juara pertandingan Pasangan.

38.3.1.3                        Dalam hal dari juara pertandingan BEREGU hanya 2 (dua) pasangan yang berhak menjadi calon anggota Regu Nasional, maka penunjukkan PB Gabsi terdiri dari 2 (dua) pasangan, dan kedua pasangan tersebut dapat semua dari runner-up pertandingan BEREGU, dapat juga dari juara dan runner-up pertandingan pasangan.

38.3.1.4                        Tentang Pemusatan Latihan dan sebagainya berlaku seperti dalam Pasal 38  Ayat 1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patkawan menjadi beregu

Pasal 42

 

Dalam hal PB Gabsi memilih cara yang disebut dalam Pasal 39 Ayat 3, maka ditetapkan sebagai berikut ;

42.1.   Kepala calon Ketua Badan Pelaksana diminta untuk membuat program kerja, lengkap dengan calon-calon anggota Badan Pelaksana dan calon-calon pasangan yang diundang yang akan dibahas oleh PB Gabsi dalam sidang pleno PB Gabsi.

42.2.   Hasil dari pembahasan PB Gabsi ditawarkan kepada calon Ketua Badan Pelaksana, termasuk ketentuan siapa yang akan menentukan rombongan dengan ofisial-ofisialnya.

42.3.   Jika hasil pembahasan PB Gabsi secara menyeluruh diterima oleh calon Ketua Badan Pelaksana, maka PB Gabsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan Ketua Badan Pelaksana dengan stafnya, serta program kerja dan sebagainya

Pasal 39

 

Dalam hal PB Gabsi memilih cara yang disebut dalam Pasal 39 Ayat 3, maka ditetapkan sebagai berikut ;

39.1           Kepala calon Ketua Badan Pelaksana diminta untuk membuat program kerja, lengkap dengan calon-calon anggota Badan Pelaksana dan calon-calon pasangan yang diundang yang akan dibahas oleh PB Gabsi dalam sidang pleno PB Gabsi.

39.2           Hasil dari pembahasan PB Gabsi ditawarkan kepada calon Ketua Badan Pelaksana, termasuk ketentuan siapa yang akan menentukan rombongan dengan ofisial-ofisialnya.

39.3           Jika hasil pembahasan PB Gabsi secara menyeluruh diterima oleh calon Ketua Badan Pelaksana, maka PB Gabsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan Ketua Badan Pelaksana dengan stafnya, serta program kerja dan sebagainya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetap

 

 

Pasal 40

 

Dalam hal PB Gabsi memilih cara 36.4 maka di tetapkan sebagai berikut :

(lihat ketentuan 38)

 

  

 

Pasal baru

Pasal 43

 

Dalam hal Regu Nasional menjadi juara PABFC sehingga tahun yang bersangkutan Indonesia berhak mengikuti Bermuda Bowl, maka dengna sendirinya Regu Nasional inilah mewakili Indonesia ke Bermuda Bowl. Namun bilamana perlu, PB Gabsi berhak mengganti 1 (satu) orang atau 1 (satu) pasangan.

 

Pasal 41

 

Dalam hal Regu Nasional menjadi juara PABFC sehingga tahun yang bersangkutan Indonesia berhak mengikuti World BridgeTeam Championships atau World Bridge Youth Team Championships maka dengan sendirinya Regu Nasional inilah

 

 

Tidak ada

Penggantian pemain

 

Pasal 44

 

Bilamana terjadi pada saat periode PB Gabsi memerlukan Suatu Regu Nasional untuk mengikuti event Internasional lainnya seperti World Team Olympiad, sedangkan Regu Nasional pada tahun yang dimaksud gagal di PABFC, maka PB Gabsi dapat mengadakan Invitasi Nasional, baik secara Patkawan maupun secara Pasangan. Semua peserta ditentukan dan diundang oleh PB Gabsi.

 

 

 

 

 

 

 

                               Dihapus

 

 

Pasal 45

 

Syarat-syarat para pemain calon anggota Regu Nasional;

45.1.   Warga Negara Indonesia.

45.2.   Sehat fisik dan mental

45.3.   Memiliki dedikasi dan loyalitas yang baik terhadap Bridge.

 

Pasal 42

 

Syarat-syarat para pemain calon anggota Regu Nasional;

42.1.  Warga Negara Indonesia.

42.2. Sehat fisik dan mental

42.3           Memiliki dedikasi dan loyalitas yang baik terhadap Bridge.

42.4           Bebas dari NAPSA

 

 

 

Penambaha

 

Pasal 42.4

Pasal 46

 

Kewajiban dan Hak Regu Nasional;

46.1.   Setiap anggota Regu Nasional dapat/berhak menyampaikan pendapatnya kepada Non Playing Captain (NPC)/Team Manager.

46.2.   Jika terjadi perselisihan paham antara salah seorang anggota Regu Nasional dan Captain, selama Regu Nasional masih di bawah pimpinan Captain tersebut, maka anggota Regu Nasional harus tunduk terhadap keputusan Captain.

46.3.   Terhadap keputusan NPC seperti dalam Pasal 46 Ayat 2, anggota Regu Nasional berhak untuk naik banding dan mengajukan hal ini kepada Pengurus Besar Gabsi c.q Bidang Teknik.

46.4.   Pengurus Besar Gabsi wajib memeriksa persoalan ini dan mengambil keputusan.

46.5.   Kepada yang diputuskan bersalah, dapat dijatuhi hukuman.

46.6.   Anggota Regu Nasional yang mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, akan diskors selama 2 (dua) tahun dan tidak boleh mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan PB Gabsi.

46.7.   Setiap anggota regu nasional wajib untuk mengikuti program yang sudah direncanakan oleh pengurus, menjaga kesehatan dan mengikuti semua keputusan NPC dalam setiap pertandingan.

46.8.   Setiap anggota regu nasional berhak atas tunjangan tetap selama menjadi anggota tim nasional. Besarnya tunjangan

46.9.   akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi keuangan Gabsi.

 

 

Pasal 43

 

Kewajiban DAN HAK Regu Nasional;

43.1  Setiap anggota regu nasional wajib untuk mengikuti program yang sudah direncanakan oleh pengurus, menjaga kesehatan dan mengikuti semua keputusan NPC dalam setiap pertandingan.

43.2 Setiap anggota regu nasional berhak atas tunjangan tetap selama menjadi anggota tim nasional. Besarnya tunjangan akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi keuangan Gabsi.

43.3 Setiap anggota Regu Nasional dapat/berhak menyampaikan pendapatnya kepada Non Playing Captain (NPC)/Team Manager.

43.4 Anggota Regu Nasional yang mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, akan diskors selama 2 (dua) tahun dan tidak boleh mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan PB Gabsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 46.2. 46.3.46.5 dihapus

 

46.8 dan 46.9 menjadi pasal 43.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 47

 

Penetapan Ofisial untuk mendampingi Regu Nasional:

47.1.   Ofisial Regu Nasional minimal terdiri dari :

47.1.1.    Seorang Non Playing Captain (NPC) untuk setiap regu

47.1.2.    Seorang Pelatih untuk setiap regu.

47.1.3.    Seorang Team Manager.

47.2.   Penetapan Ofisial ditentukan oleh PB Gabsi.

47.3.   PB Gabsi harus membuat daftar calon NPC untuk Regu Nasional yang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

47.3.1.    Seorang yang terdaftar sebagai anggota Gabsi;

47.3.2.    Pemain yang berwibawa dan mempunyai pengalaman;

47.3.3.    Sehat fisik dan mental;

47.3.4.    Menguasai/mengetahui bermacam-macam sistim penawaran yang dipakai di forum Internasional;

47.3.5.    Menguasai Laws of Duplicate Contract Bridge;

47.3.6.    Menguasai bahasa Inggris yang layak.

47.4.   NPC mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

47.4.1.    Menjunjung tinggi etika bridge;

47.4.2.    Kartu-kartu konvensi dari lawan sudah diterima sebelum pertandingan dimulai, NPC harus mempelajari system-sistem yang dipakai lawan dan membahasnya dengan anggota Regu Nasional.

47.4.3.    NPC berkewajiban untuk membuat rencana penyusunan tim dan berhak merubahnya jika dianggap perlu.

47.4.4.    NPC berhak menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan strategi permainan yang akan dipakai dalam menghadapi lawan.

NPC harus membuat laporan dan bertanggung jawab kepada PB Gabsi tentang perlawanan ke luar negeri dan juga penilaiannya terhadap Regu Nasional.

Pasal 44

 

Penetapan Ofisial untuk mendampingi Regu Nasional:

44.1.         Ofisial Regu Nasional  terdiri dari :

44.1.1.    Seorang Non Playing Captain (NPC) untuk setiap regu

44.1.2.    Seorang Pelatih untuk setiap regu.

44.1.3.    Seorang Team Manager apabila lebih dari 2 (dua) REGU

44.2.         Penetapan Ofisial ditentukan oleh PB Gabsi.

44.3.         PB Gabsi harus membuat daftar calon NPC untuk Regu Nasional yang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

44.3.1.    Seorang yang terdaftar sebagai anggota Gabsi;

44.3.2.    Pemain yang berwibawa dan mempunyai pengalaman;

44.3.3.    Sehat fisik dan mental;

44.3.4.    Menguasai/mengetahui bermacam-macam sistim penawaran yang dipakai di forum Internasional;

44.3.5.    Menguasai Laws of Duplicate Contract Bridge;

44.3.6.    Menguasai bahasa Inggris yang layak.

44.3.7.    Bebas NAPZA

44.4.         NPC mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

44.4.1.    Menjunjung tinggi etika bridge;

44.4.2.    Kartu-kartu konvensi dari lawan sudah diterima sebelum pertandingan dimulai, NPC harus mempelajari system-sistem yang dipakai lawan dan membahasnya dengan anggota Regu Nasional.

44.4.3.    NPC berkewajiban untuk membuat rencana penyusunan tim dan berhak merubahnya jika dianggap perlu.

44.4.4.    NPC berhak menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan strategi permainan yang akan dipakai dalam menghadapi lawan.

44.4.5.    NPC harus membuat laporan dan bertanggung jawab kepada PB Gabsi tentang perlawaTan ke luar negeri dan juga penilaiannya terhadap Regu Nasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penambahan pasal 44.3.7

BAB VII

PERATURAN MASTER POINT Gabsi

 

BAB VII

PERATURAN MASTER POINT Gabsi

 

 

Pasal 48

 

PB Gabsi memberikan Master Point (selanjutnya disingkat MP) kepada para anggota berdasarkan prestasinya seperti yang tertera pada peraturan ini.

 

 

Pasal 45

 

PB Gabsi memberikan Master Point (selanjutnya disingkat MP) kepada para anggota berdasarkan prestasinya seperti yang tertera pada peraturan ini.

 

 

 

Tetap

Pasal 49

 

PB Gabsi juga memberikan MP kepada anggota berdasarkan prestasinya dalam pertandingan-pertandingan Internasional atau pertandingan di luar negeri yang diikutinya atas sepengetahuan dan ijin PB Gabsi.

 

 

Pasal 46

 

PB Gabsi juga memberikan MP kepada anggota berdasarkan prestasinya dalam pertandingan-pertandingan Internasional atau pertandingan di luar negeri yang diikutinya atas sepengetahuan dan ijin PB Gabsi.

 

 

 

 

Tetap

Pasal 50

 

Pemberian Master Point dimulai pada :

50.1.   Untuk tingkat Perkumpulan, Gabungan dan Daerah sejak tanggal 1 Januari 1962.

50.2.   Untuk pertandingan Kejuaraan Nasional ataupun Seleksi Nasional sejak diselenggarakan event tersebut oleh PB Gabsi tahun 1957.

50.3.   Untuk pertandingan Internasional, sejak Gabsi pertama kali mengikutinya yaitu tahun 1960 di Hongkong.

 

Pasal 47

 

Pemberian Master Point dimulai pada :

47.1.         Untuk tingkat Perkumpulan, Kabupaten/Kota dan Daerah sejak tanggal 1 Januari 1962.

47.2.         Untuk pertandingan Kejuaraan Nasional ataupun Seleksi Nasional sejak diselenggarakan event tersebut oleh PB Gabsi tahun 1957.

47.3.         Untuk pertandingan Internasional, sejak Gabsi pertama kali mengikutinya yaitu tahun 1960 di Hongkong.

47.4.         Keputusan Kongres 2006 di Jakarta menetapkan Master Point di mulai dari  0 (Nol) dengan gelar tetap.

 

 

 

 

Penambahan pasal 47.4

Pasal 51

Jenis Master Point

 

Master Point dibagi dalam tiga jenis :

51.1.   Master Point Lokal, disingkat MPL, dari pertandingan yang dimaksud pada Pasal 60 Tabel I dan II.

51.2.   Master Point Daerah disingkat MPD, dari pertandingan yang dimaksud apda Pasal 60 Tabel II.

51.3.   Master Point Nasional disingkat MPN, dari pertandingan yang dimaksud pada Pasal 60 Tabel IV dan V.

 

Pasal 48

Jenis Master Point

 

Master Point dibagi dalam tiga jenis :

48.1.         Master Point Lokal, disingkat MPL, dari pertandingan yang dimaksud pada Pasal 60 Tabel I dan II.

48.2.   Master Point Daerah disingkat MPD, dari pertandingan yang dimaksud apda Pasal 60 Tabel II.

48.3.   Master Point Nasional disingkat MPN, dari pertandingan yang dimaksud pada Pasal 60 Tabel IV dan V.

 

 

 

Tetap

Pasal 52

Gelar Master

 

52.1.   PB Gabsi memberikan gelar-gelar kepada anggota yang memenuhi persyaratan jumlah MP, setelah menerima laporan dari Sekretariat Master Point (disingkat Sekma) sebagai berikut :

52.1.1.    Master Lokal memiliki 50 s.d 99 MP

52.1.2.    Master Daerah memiliki 100 s.d 199 MP

52.1.3.    Master Nasional memiliki 200 s.d 399 MP

52.1.4.    Master Madia memiliki 400 s.d 699 MP

52.1.5.    Life Master memiliki 700 s.d lebih MP

52.2.   Dengan syarat tambahan

52.2.1.    Master Daerah harus memiliki paling sedikit 80 MPD

52.2.2.    Master Nasional harus memiliki paling sedikit 120 MPD dan 60 MPN

52.2.3.    Master Madia harus memiliki paling sedikit 160 MPD dan 80 MPN

52.2.4.    Life Master harus memiliki paling sedikit 400 MPD dan 200 MPN

 

 

Pasal 49

Gelar Master

 

49.1.         PB Gabsi memberikan gelar-gelar kepada anggota yang memenuhi persyaratan jumlah MP, setelah menerima laporan dari Sekretariat Master Point (disingkat Sekma) sebagai berikut :

49.1.1.    Master Lokal memiliki 50 s.d 99 MP

49.1.2.          Master Daerah memiliki 100 s.d 199 MP

49.1.3.          Master Nasional memiliki 200 s.d 399 MP

49.1.4.          Master Madia memiliki 400 s.d 699 MP

49.1.5.          Life Master memiliki 700 s.d lebih MP

49.2.   Dengan syarat tambahan

49.2.1.          Master Daerah harus memiliki paling sedikit 80 MPD

49.2.2.          Master Nasional harus memiliki paling sedikit 120 MPD dan 60 MPN

49.2.3.          Master Madia harus memiliki paling sedikit 160 MPD dan 80 MPN

49.2.4.          Life Master harus memiliki paling sedikit 400 MPD dan 200 MPN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetap

Pasal 53

Master Wanita

 

53.1.   PB Gabsi memberikan gelar Master Wanita sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 49, berdasarkan jumlah MP yang diperoleh dari pertandingan khusus wanita.

53.2.   Anggota wanita yang memenuhi syarat, berhak memperoleh dua jenis gelar master, yaitu Master Umum dan Master Khusus Wanita.

 

 

Pasal 50

Master Wanita

 

50.1.         PB Gabsi memberikan gelar Master Wanita sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 49, berdasarkan jumlah MP yang diperoleh dari pertandingan khusus wanita.

50.2.   Anggota wanita yang memenuhi syarat, berhak memperoleh dua jenis gelar master, yaitu Master Umum dan Master Khusus Wanita.

 

 

 

Pasal 54

Pencatatan Master Point

 

54.1.   Pencatatan MP dilakukan oleh Sekma berdasarakan data-data yang diperoleh dari :

54.1.1.    Laporan Pemimpin Pertandingan.

54.1.2.    Laporan dari Sekma Gabungan atau Pengprov

54.2.   Setiap anggota berhak mengajukan keberatan terhadap nilai MP yang dicantumkan dalam Laporan Master Point bila tidak sesuai menurut perhitungannya dengan cara mengajukan keberatan secara tertulis disertai data-data yang dapat dibuktikan kebenarannya, melalui jenjang organisasi.

 

 

Pasal 51

Pencatatan Master Point

 

51.1.         Pencatatan MP dilakukan oleh Sekertariat PB GABSI berdasarkan data-data yang diperoleh dari :

51.1.1.          Laporan Pemimpin Pertandingan.

51.1.2.          Laporan dari Sekma Kabupaten/Kota atau Pengprov

51.2.   Setiap anggota berhak mengajukan keberatan terhadap nilai MP yang dicantumkan dalam Laporan Master Point bila tidak sesuai menurut perhitungannya dengan cara mengajukan keberatan secara tertulis disertai data-data yang dapat dibuktikan kebenarannya, melalui jenjang organisasi.

 

 

 

 

Tetap

Pasal 55

Pengurangan Master Point

 

55.1.   Setiap tahun jumlah Master Point akan dikurangi 10%.

55.2.   Gelar yang dicapai tidak hilang.

 

 

Pasal 52

Pengurangan Master Point

 

52.1.   Setiap tahun jumlah Master Point akan dikurangi 10%.

52.2.   Gelar yang dicapai tidak hilang.

 

 

 

Tetap

Pasal 56

Jumlah Papan Yang Harus Dimainkan

 

Untuk memperoleh Master Point, seorang pemain dalam pertandingan Empat-Kawan harus memainkan minimal 30% dari jumlah papan yang dimainkan dalam suatu pertandingan.

 

Pasal 53

Jumlah Papan Yang Harus Dimainkan

 

Untuk memperoleh Master Point, seorang pemain dalam pertandingan Empat-Kawan harus memainkan minimal 30% dari jumlah papan yang dimainkan dalam suatu pertandingan

 

 

 

 

Tetap

 

 

Pasal 57

Pejabat Sekma

 

57.1.   Sekretaris Master Point tingkat Pusat, atau Sekma PB Gabsi, dan dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal PB Gabsi.

57.2.   Sekretaris Master Point tingkat Daerah atau Sekma Daerah diangkat oleh Pengurus Daerah Gabsi setempat.

57.3.   Sekretaris Master Point tingkat Wilayah atau Sekma Gabungan diangkat oleh Pengurus Gabungan Bridge setempat.

57.4.   Jika dipandang perlu jabatan sekma Gabungan bisa dirangkap oleh Sekma Daerah.

 

 

Pasal 54

Pejabat Sekma

 

54.1.   Sekretaris Master Point tingkat Pusat, atau Sekma PB Gabsi, dan dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal PB Gabsi.

54.2.   Sekretaris Master Point tingkat Daerah atau Sekma Daerah diangkat oleh Pengurus Daerah Gabsi setempat.

54.3.   Sekretaris Master Point tingkat Wilayah atau Sekma Kabupaten/Kota diangkat oleh Pengurus Kabupaten/Kota Bridge setempat.

54.4.   Jika dipandang perlu jabatan sekma Kabupaten/Kota bisa dirangkap oleh Sekma Daerah.

 

 

 

 

 

Tetap

Pasal 58

Penyampaian Laporan MP

 

58.1.   Sekma tingkat Wilayah menyusun data-data MP pemain/anggota di Wilayahnya dan menyampaikannya kepada Sekma Daerah.

58.2.   Sekma Daerah menyusun data-data MP pemain di Daerahnya dan disampaikan kepada Sekma PB Gabsi.

58.3.   Sekma PB Gabsi menyusun data-data MP pemain dari seluruh daerah dan akan mengumumkan daftar perolehan master point pada setiap bulan Januari dan bulan Juli.

 

 

Pasal 55

Penyampaian Laporan MP

 

55.1.   Pemain bisa melaporkan penambahan Master Point nya secara online melalui Web PB GABSI dan setelah di verifikasi dengan ADMIN TINGKAT DAERAH akan di tambahkan.

55.2.   Sekma Daerah menyusun data-data MP pemain di Daerahnya dan disampaikan kepada Sekma PB Gabsi.

55.3.   Sekma PB Gabsi menyusun data-data MP pemain dari seluruh daerah dan akan mengumumkan daftar perolehan master point pada setiap bulan Januari dan bulan Juli

 

 

 

 

Peruabahan Pasal 55.1

Pasal 59

Wewenang pemberian Master Point

 

59.1.   Pemberian Master Point Nasional hanya dilakukan oleh Sekma PB Gabsi.

59.2.   Sekma Daerah hanyaberhak memberikan Master Point Daerah atau Master Point Lokal.

Sekma Gabungan, hanya berhak memberikan master Point lokal

Pasal 56

Wewenang pemberian Master Point

 

56.1.         Pemberian Master Point Nasional hanya dilakukan oleh Sekma PB Gabsi.

56.2.   Sekma Daerah hanyaberhak memberikan Master Point   TetapDaerah atau Master Point Lokal.

56.3.   Sekma Kabupaten/Kota, hanya berhak memberikan master Point lokal.

 

 

Pasal 60

Sertifikat Master

 

60.1.   Sertifikat Life Master, Master Madya dan Master Nasional dikeluarkan oleh PB Gabsi dan ditandatangani Sekm PB Gabsi dan Ketua Umum PB Gabsi.

60.2.   Sertifikat Master Daerah dikeluarkan oleh Pengurus Daerah setempat dan ditandatangani oleh Sekma Daerah dan Ketua Pengprov Gabsi setempat.

60.3.   Sertifikat Master Lokal dikeluarkan oleh Pengurus Gabungan Bridge setempat dan ditandatangani oleh Sekma Gabungan dan Ketua Gabungan Bridge setempat.

 

Pasal 57

Sertifikat Master

 

Sertifikat Life Master, Master Madya dan Master Nasional dikeluarkan oleh PB Gabsi dan ditandatangani Sekma PB Gabsi dan Ketua Umum PB Gabsi.

 

 

 

 

 

Pemberian sertifikat oleh PB GABSI

 

Ayat 2 dan 3 dihapus

Pasal 61

Master Point Lainnya

 

61.1.   Pertandingan-pertandingan yang belum tercantum pada Pasal 60 Tabel I, II dan III besarnya pemberian MP-nya dapat ditentukan oleh Pengurus Daerah setempat.

61.2.   Pengurus Daerah berwenang untuk menetapka jenis MP yang diberikan pada suatu pertandingan yang diselenggarakan didaerahnya sebagai MPL atau MPD berdasarkan kualitas turnamen tersebut

Pasal 58

Master Point Lainnya

 

58.1.   Pertandingan-pertandingan yang belum tercantum pada Pasal 63 Tabel I, II dan III besarnya pemberian MP-nya dapat ditentukan oleh Pengurus Daerah setempat.

58.2.   Pengurus Daerah berwenang untuk menetapkaN jenis MP yang diberikan pada suatu pertandingan yang diselenggarakan didaerahnya sebagai MPL atau MPD berdasarkan kualitas turnamen tersebut.

 

 

 

 

 

Tetap

Pasal 62

Gelar Internasional

 

55.1.   Bagi pemain yang sudah menyandang gelar World Life Master atau World Grand Master maka otomatis tidak diikutsertakan dalam pengumpulan master point nasional untuk kepentingan perolehan gelar master. Perolehan master point yang bersangkutan tetap akan dicatat oleh Sekma.

55.2.   Bagi pemain yag menyandang gelar World Master tetap diikutsertakan dalam pengumpulan master point untuk kepentingan perolehan gelar master. Sebab, gelar World Master bukan merupakan gelar abadi seperti World Life Master dan World Grand Master.

55.3.   Pemain yang memperoleh gelar World Master dari World Bridge Federation secara otomatis memperoleh gelar Life Master dengan nilai minimum bila yang bersangkutan belum mencapai predikat tersebut.

 

Pasal 59

Gelar Internasional

 

59.1.         Bagi pemain yang sudah menyandang gelar World Life Master atau World Grand Master maka otomatis tidak diikutsertakan dalam pengumpulan master point nasional untuk kepentingan perolehan gelar master. Perolehan master point yang bersangkutan tetap akan dicatat oleh Sekma.

59.2.   Bagi pemain yag menyandang gelar World Master tetap diikutsertakan dalam pengumpulan master point untuk kepentingan perolehan gelar master. Sebab, gelar World Master bukan merupakan gelar abadi seperti World Life Master dan World Grand Master.

59.3.   Pemain yang memperoleh gelar World Master dari World Bridge Federation secara otomatis memperoleh gelar Life Master dengan nilai minimum bila yang bersangkutan belum mencapai predikat tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

Tetap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 63

Tabel Master Point

 

Tabel I, Pertandingan Tingkat Perkumpulan

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel II, Pertandingan Tingkat Gabungan

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel III, Pertandingan Tingkat Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel IV, Pertandingan Nasional

Tabel Master Point         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel Klasifikasi

 

Turnamen                                                                           Klassifikasi

1.                   KEJURNAS

a.       Antar Propinsi                                           II

b.       Patkawan Terbuka                                   I

c.       Pasangan Terbuka                                   I

d.       Pasangan Putri                                          III

e.       Pasangan Yunior                                       III

f.        Pasangan Campuran                               IV

g.       Antar Kabupaten/Kota Klas A              II

h.       Antar Kabupaten/Kota Klas B              III

i.         Antar Klub                                                   I

j.         Patkawan Putri                                          III

k.       Patkawan Yunior                                      IV

l.         Patkawan Campuran                              V

m.     Patkawan Mahasiswa Putra                 IV

n.       Pasangan Mahasiswa

o.       Patkawan Mahasiswa Putri                  V

p.       Pasangan Mahasiswa Putri                   V

q.       Patkawan Campuran Mahasiswa       V

r.        Pasangan Campuran Mahasiswa        V

s.        Patkawan Pelajar Putra                          V

t.        Pasangan Pelajar Putra                          V

u.       Patkawan Pelajar Putri                           V

v.       Pasangan Pelajar Putri                            V

w.     Patkawan Campuran Pelajar                V

x.       Pasangan Campuran Pelajar                V

y.       Side Event: - Patkawan                          IV

 - Pasangan                                                 V

 

 

 

 

2.                   PON

a.       Patkawan                                                    I

b.       Pasangan                                                     I

c.       Kualifikasi Patkawan                               II

3.                   SELEKSI NASIONAL

a.       Seleksi Nasional Putra                            III

b.       Seleksi Nasional Putri                             IV

c.       Seleksi Nasional Yunior                          V

4.                   KALENDER NASIONAL

a.       Minimal 7 kali penyelenggaraan        III

b.       Loser Minimal 7 kali penyelenggaraan    IV

c.       3 – 6 kali penyelenggaraan                  IV

d.       Worldwide Bridge Contest                   II

e.       Hari Bridge Nasional                               II

 

Keterangan :

Untuk Kejuaraan Pelajar master point yang diberikan adalah setengah dari jumlah yang tercantum pada tabel di atas.

 

Tabel V, Pertandingan Internasional

 

 Turnamen                                             I              II             II             IV

a.        Kejuaraan PABFC                         200         120         80          40

b.        Open Pair PABFC                          120         70          50          30

c.        Antar Klub ABCC                          120         70          50          30

d.        Open Pair ABCC                            80          50          30          20

e.        Kejuaraan Dunia                           400        300         200         100

         Team/pasangan

f.         Kejuaraan Yunior PABC              50          30          20          10

g.        Kejuaraan Yunior ABCC              30          20          10          --

h.        Kejuaraan Dunia Yunior              80          50          30          20

 

 

 

 

 

Keterangan :

 

a.         Untuk Turnamen Internasional lainnya yang belum tercakup pada table diatas, (Australia Summer Bridge Festival, Inter City Hongkong, Pesta Sukan, NEC Bridge Festival dan lain-lain), pemberian MP-nya akan ditentukan oleh Bidang Teknik PB Gabsi berdasarkan bobot turnamen yang bersangkutan.

b.         Anggota Gabsi yang menduduki peringkat 5 (lima) s.d. 10 (sepuluh) pada turnamen Pasangan PABFC, ASEAN dan Turnamen Internasional lainnya (ditetapkan Bidang Teknik PB Gabsi) diberi 10 (sepuluh) MPN.

c.         Anggota Gabsi yang berhasil masuk Final pada Kejuaraan Pasangan Dunia tetapi tidak berhasil menduduki peringkat 1 (satu) s.d. 4 (empat), mendapat 50 (limapuluh) MPN.

d.         Tim Indonesia yang menempati peringkat 5 (lima) s.d. 10 (sepuluh) pada Kejuaraan Dunia Beregu, masing-masing pemainnya mendapat 100 (seratus) MPN.

e.         Untuk Kejuaraan Wanita master point yang diberikan adalah setengah dari jumlah yang tercantum pada tabel di atas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal

Tabel Master Point

 

Tabel I, Pertandingan Tingkat Perkumpulan

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel II, Pertandingan Tingkat Gabungan

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel III, Pertandingan Tingkat Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel IV, Pertandingan Nasional

Tabel Master Point         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel Klasifikasi

 

Turnamen                                                                           Klassifikasi

5.                   KEJURNAS

a.       Antar Propinsi                                           II

b.       Patkawan Terbuka                                   I

c.       Pasangan Terbuka                                   I

d.       Pasangan Putri                                          III

e.       Pasangan Yunior                                       III

f.        Pasangan Campuran                               IV

g.       Antar Kabupaten/Kota Klas A              II

h.       Antar Kabupaten/Kota Klas B              III

i.         Antar Klub                                                   I

j.         Patkawan Putri                                          III

k.       Patkawan Yunior                                      IV

l.         Patkawan Campuran                              V

m.     Patkawan Mahasiswa Putra                 IV

n.       Pasangan Mahasiswa

o.       Patkawan Mahasiswa Putri                  V

p.       Pasangan Mahasiswa Putri                   V

q.       Patkawan Campuran Mahasiswa       V

r.        Pasangan Campuran Mahasiswa        V

s.        Patkawan Pelajar Putra                          V

t.        Pasangan Pelajar Putra                          V

u.       Patkawan Pelajar Putri                           V

v.       Pasangan Pelajar Putri                            V

w.     Patkawan Campuran Pelajar                V

x.       Pasangan Campuran Pelajar                V

y.       Side Event: - Patkawan                          IV

 - Pasangan                                                 V

 

 

 

 

6.                   PON

a.       Patkawan                                                    I

b.       Pasangan                                                     I

c.       Kualifikasi Patkawan                               II

7.                   SELEKSI NASIONAL

a.       Seleksi Nasional Putra                            III

b.       Seleksi Nasional Putri                             IV

c.       Seleksi Nasional Yunior                          V

8.                   KALENDER NASIONAL

a.       Minimal 7 kali penyelenggaraan        III

b.       Loser Minimal 7 kali penyelenggaraan    IV

c.       3 – 6 kali penyelenggaraan                  IV

d.       Worldwide Bridge Contest                   II

e.       Hari Bridge Nasional                               II

 

Keterangan :

Untuk Kejuaraan Pelajar master point yang diberikan adalah setengah dari jumlah yang tercantum pada tabel di atas.

 

Tabel V, Pertandingan Internasional

 

 Turnamen                                          I              II            III           IV

a.            Kejuaraan PABF                200         120         80          40

b.            Open Pair PABFC              120         70          50          30

c.            Antar Klub ABCC               120         70          50          30

d.            Open Pair ABCC                 80          50          30          20

e.            SEABF                                120        70          50          30

f.             SEABF pairs                        80        50          30          20

g             Kejuaraan Dunia               400         300         200         100

               team/pasangan

h.            Kejuaraan Yunior PABC       50         30          20          10

i.              Kejuaraan Yunior ABCC        30         20          10          -

i.              Kejuaraan Dunia Yunior       80         50          30

                 20

                 

 

Keterangan :.

 

a.       Untuk Turnamen Internasional lainnya yang belum tercakup pada table diatas, (Australia Summer Bridge Festival, Inter City Hongkong, Pesta Sukan, NEC Bridge Festival dan lain-lain), pemberian MP-nya akan ditentukan oleh Bidang Teknik PB Gabsi berdasarkan bobot turnamen yang bersangkutan.

b.       Anggota Gabsi yang menduduki peringkat 5 (lima) s.d. 10 (sepuluh) pada turnamen Pasangan PABFC, ASEAN dan Turnamen Internasional lainnya (ditetapkan Bidang Teknik PB Gabsi) diberi 10 (sepuluh) MPN.

c.       Anggota Gabsi yang berhasil masuk Final pada Kejuaraan Pasangan Dunia tetapi tidak berhasil menduduki peringkat 1 (satu) s.d. 4 (empat), mendapat 50 (limapuluh) MPN.

d.       Tim Indonesia yang menempati peringkat 5 (lima) s.d. 10 (sepuluh) pada Kejuaraan Dunia Beregu, masing-masing pemainnya mendapat 100 (seratus) MPN.

e.       Untuk Kejuaraan Wanita master point yang diberikan adalah setengah dari jumlah yang tercantum pada tabel di atas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

Penambahan tabel untuk

Kejuaaran SEABF

 

 

Jakarta, April 2008

PENGURUS BESAR

GABUNGAN BRIDGE SELURUH INDONESIA

adart

 

 

 

 

 

 

WIMPY S. TJETJEP                           HARSUDI SOEPANDI

Ketua Umum                                 Sekretaris Jenderal

 

 

 

 

Jakarta,  15  November 2015

PENGURUS BESAR

GABUNGAN BRIDGE SELURUH INDONESIA

 

 

 

 

 

 

       EKA WAHYU KASIH                      HARTONO     

           Ketua Umum                       Sekertaris Jenderal

 

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA GABUNGAN BRIDGE SELURUH INDONESIA (GABSI)  

PENDAHULUAN 

 

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap dan penjabaran dari Anggaran Dasar yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lengkap dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi.  

Segala hal yang tidak atau belum cukup diatur di Anggaran Rumah Tangga ini sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi, dituangkan di dalam ketentuan yang lain, pelaksanaannya dilakukan oleh Pengurus Besar berupa surat keputusan.  

 

BAB I UMUM  

Pasal 1

Dasar  

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan hak dan kekuasaan yang ada pada Kongres.  

 

Pasal 2

Pemupukan Mental dan Fisik  

1. Meresapkan semangat Kebangsaan sebagai pengabdian bagi Bangsa dan Negara. 2. Memupuk dan meningkatkan kekuatan jasmani dan rohani untuk mempertinggi prestasi olahraga bridge. 3. Memperkokoh persatuan/kesatuan nasional dan memupuk persahabatan antar Bangsa melalui olahraga Bridge.    

 

Pasal 3

Pembinaan Teknik dan Prestasi  

1. Mendorong dan memberikan bimbingan berdirinya Perkumpulan/Gabungan Bridge secara masal dan teratur merambah ke seluruh pelosok Tanah Air.

2. Memberikan bimbingan/tuntunan kepada semua Perkumpulan/Gabungan dalam soal-soal peraturan dan teknik permainan. 

3. Merencanakan,mengatur, mengadakan dan mengawasi pertandingan tingkat Daerah, Nasional, diantara anggota-anggotanya secara teratur dan berkesinambungan.

4. Mempertinggi mutu olahraga Bridge secara ilmiah dalam rangka peningkatan prestasi.

5. Mengusahakan agar olahraga bridge menjadi pelajaran di sekolah SD/SLTP/SMA baik intra kurikuler maupun ekstra kurikuler.

6. Mengusahakan agar perlengkapan olahraga bridge dapat diperoleh di seluruh Indonesia dengan mudah dan semurah-murahnya.

7. Mendatangkan tim-tim Bridge luar negeri untuk melakukan pertandingan-pertandingan di Indonesia dan mengirimkan olahragawan Bridge Indonesia untuk bertanding di Luar Negeri.

8. Menyediakan literatur berupa buku-buku, brosur-brosur, majalah dan lain-lain tentang olahraga bridge.

9. Mengadakan usaha-usaha lainnya yang bertujuan menjadikan olahraga bridge sebagai olahraga masyarakat.

10. Mengadakan penyusunan ranking prestasi berdasarkan Master Poin pemain.  

 

Pasal 4

Pemupukan Mutu dan Organisasi  

1. Menghimpun seluruh olahragawan Bridge dalam organisasi Gabsi.

2. Mempererat hubungan antara pusat dan daerah-daerah secara timbal balik.

3. Menumbuhkan rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap Gabsi di kalangan anggota.

4. Meningkatkan kualitas dan kesadaran berorganisasi.  

 

BAB II KEANGGOTAAN  

Pasal 5

Persyaratan Keanggotaan  

1. Anggota Gabsi adalah perorangan yang telah mendaftarkan diri dan disetujui oleh Pengurus Gabsi untuk menjadi anggota Gabsi. 

2. Untuk dapat diterima menjadi anggota biasa, setiap pendaftar harus memenuhi persaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia.

b. Berkelakuan baik.

c. Bersedia mematuhi AD/ART dan seluruh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Gabsi.

d. Telah mendapat rekomendasi dari Pengurus Perkumpulan, Pengurus Gabungan dan Pengurus Provinsi dimana pendaftar tersebut bernaung.

3. Anggota Luar Biasa adalah orang-orang yang bukan Warga Negara Indonesia, atau pelajar-pelajar dan pemain-pemain junior yang belum menjadi anggota sah Gabsi.

4. Anggota Kehormatan adalah orang-orang yang telah berjasa kepada organisasi Gabsi, yang disahkan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gabsi.  

 

Pasal 6

Prosedur Penerimaan Anggota  

1. Setiap orang yang memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada Pasal 5 diatas berhak mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Gabsi dengan cara mengajukan surat permohonan secara resmi kepada Pengurus Besar. 2. Pengajuan surat permohonan dapat diwakilkan oleh Perkumpulan/ Gabungan/Pengprov dimana pemain tersebut bernaung.

   

Pasal 7

Kewajiban dan Hak-Hak Anggota  

1. Kewajiban Anggota

a. Setiap anggota wajib mematuhi AD/ART danseluruh ketentuan lain yang dikeluarkan oleh organisasi Gabsi.

b. Tiap anggota wajib menjunjung tinggi nama baik Gabsi dan memelihara persatuan dan kesatuan serta memupuk hubungan baik, antar pengurus olahragawan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

c. Setiap anggota harus mengutamakankepentingan Nasional pada umumnya dan Gabsi pada khususnya dari pada kepentingan perkumpulan atau kepentingan pribadi.

d. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi disiplin organisasi dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela.

e. Setiap anggota wajib membayar Uang Pangkal dan Iuran Bulanan Gabsi.

 

2. Hak Anggota

a. Mendapatkanhak perlindungan/ pelayanan yang sama dari Gabsi. 

b. Berhak memiliki Nomor dan Kartu Anggota Gabsi, yang dikeluarkan oleh PB Gabsi.

c. Memiliki hak turut serta dalam segala kegiatan resmi Gabsi sesuai dengan ketentuan organisasi.

d. Mempunyai hak pilih yang diwakili oleh Pengurus Gabungan atau Pengurus Provinsinya dalam Kongres Gabsi. e. Mempunyai hak untuk dipilih dalam pemilihan kepengurusan Gabsi.  

 

Pasal 8

Uang Pangkal dan Uang Iuran  

1. Besarnya Uang Pangkal dan Iuran Bulanan akan diatur pada Pasal-Pasal khusus dalam Bab mengenai Keuangan pada bagian lain dari Anggaran Rumah Tangga ini.

2. Pembayaran uang iuran dapat dilakukan sekaligus untuk 1 (satu) tahun atau lebih dan dapat dibayarkan oleh organisasi dimana anggota tersebut bernaung.

3. PB Gabsi dapat merubah besarnya Uang Pangkal dan atau Iuran Bulanan atas persetujuan Kongres/Mukernas.  

Pasal 9

Kehilangan Status Keanggotaan  

Status keanggotaan di dalam Gabsi hilang disebabkan:

a. Karena meninggal dunia.

b. Atas permintaan sendiri.

c. Diskors atau dipecat karena dianggap menodai nama baik Gabsi. 

d. Tidak menjalankan tata tertib, peraturan/ ketentuan yang ada dalam AD/ART atau ketentuan organisasi lainnya.  

 

Pasal 10

Sanksi-Sanksi  

1. Sanksi terdiri dari:

a. Teguran secara lisan.

b. Peringatan tertulis.

c. Hukuman percobaan.

d. Skorsing selama-lamanya 24 bulan.

e. Pemecatan.

2. Skorsing hanya dapat berjalan paling lama untuk waktu 24 (dua puluh empat) bulan terus menerus, dan apabila tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan setelah lewatnya waktu 24 (dua puluh empat) bulan yang dimaksud, maka skorsing akan gugur dengan sendirinya.

3. Pelaksanaan Sanksi.

a. Gabsi setiap saat dapat memberikan sanksi terhadap setiap anggotanya yang melanggar peraturan Gabsi.

b. Sanksi terhadap anggota perkumpulan bridge bisa juga dilakukan oleh perkumpulan bridge yang bersangkutan dan atau keputusan Pengurus Gabungan dimana perkumpulan bridge tersebut terdaftar sebagai anggota

c. Sebelum skorsing/pemecatan dilakukan, dapat diberikan peringatan yang pertama dan kedua selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

d. Anggota yang sedang menjalani skorsing kehilangan haknya sebagai anggota selama skorsing berlaku sedangkan kewajibannyasebagai anggota harus tetap terpenuhi.

4. Pencabutan/Pengurangan Sanksi.

a. Pengurus Besar dapat mencabut/menarik kembali atau mengurangi sanksi yang telah diberikan kepada anggotanya. 

b. Pengprov/Penggab dapat mencabut/menarik kembali atau mengurangi sanksi menurut ayat 2 pasal ini langsung atas diri seorang pemain Pelatda/Pelatcab/Pusdiklat.  

 

Pasal 11 

Dasar Pemecatan/skorsing  

Dasar pemecatan/skorsing seoarang anggota adalah :

a. Anggota yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap satu atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Gabsi yang berlaku.

b. Anggota yang bersangkutan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan organisasi.

c. Anggota yang bersangkutan mengkonsumsi makanan/minuman/obat-obatan yang dilarang oleh KONI Pusat, khususnya Organisasi Olahraga Bridge Regional ataupun Internasional (PABF dan WBF). 

d. Anggota yang bersangkutan melanggar prinsip-prinsip dasar olahraga, khususnya bridge.  

Pasal 12

Naik Banding  

Anggota Gabsi yang dikenakan sanksi dapat melakukan naik banding/membela diri dengan cara sebagai berikut: a. Anggota yang terkena sanksi oleh perkumpulannya dapat naik banding kepada Pengurus Gabungan, sedangkan anggota yang terkena sanksi langsung oleh Pengurus Gabungan dapat naik banding kepada Pengurus Provinsi dan Pengurus Besar. Keputusan banding adalah keputusan final yang tidak dapat diganggu gugat.

b. Perkumpulan bridge yang terkena sanksi langsung oleh Pengurus Gabungan dapat naik banding kepada Pengurus Provinsi/Besar. Keputusan banding adalah keputusan final yang tidak dapat diganggu gugat.

c. Setiap anggota yang dijatuhi sanksi skorsing/pemecatan berhak membela diri dan mendapatkan pembelaan dalam rapat pengurus lengkap Gabungan/Provinsi dan atau Pengurus Besar yang khusus diadakan untuk itu. d. Apabila anggota belum dapat menerima yang dimaksud ayat 3 pasal ini maka diberi kesempatan membela diri dalam forum Kongres/Mukernas/Mukerprov/Mukercab setelah menyampaikan permohonan izin secara tertulis kepada pimpinan sidang kongres/Mukernas/ Mukerprov/Mukercab.  

 

BAB III ORGANISASI  

Pasal 13

Struktur Organisasi  

1. Induk Organisasi Gabsi pusat dipimpin oleh suatu Pengurus Besar pada tingkat nasional, Pengurus Provinsi pada tingkat provinsi dan Pengurus Gabungan pada tingkat kabupaten/kota.

2. Di tingkat Pusat dibentuk:

a. Pelindung.

b. Badan Pembina.

c. Badan Pengawas.

d. Badan Pengurus Besar.

e. Komisi Kredensial.

f. Komisi Teknik dan Arbitrase

g. Biro Eksekutif.

3. Badan Pembina terdiri dari satu orang Ketua, satuorang sekretaris dan 5 (lima) orang atau lebih anggota.

4. Badan Pengawas terdiri dari satu orang Ketua, satu orang sekretaris dan 5 (lima) orang atau lebih anggota.

5. Badan Pengurus Besar terdiri dari:

a. Ketua Umum.

b. Wakil Ketua Umum.

c. Ketua Harian.

d. Ketua Bidang Organisasi.

e. Ketua Bidang Teknik.

f. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi.

g. Ketua Bidang Pemassalan

h. Ketua Bidang Dana.

i. Ketua Bidang Luar Negeri.

j. Ketua Bidang Daerah

k. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat

l. Sekretaris Jenderal.

m. Sekretaris I. 

n. Sekretaris II.

o. Bendahara Umum.

p. Bendahara I. 

q. Bendahara II.

6. Ketua Umum atau Pengurus Harian berhak melengkapi struktur organisasi yaitu dengan memasukkan bidang-bidang yang dirasa perlu, menambah sub-sub bidang dan lain sebagainya.  

Pasal 14 Pelindung  

Pelindung Gabsi berwenang dan wajib untuk mengarahkan, membimbing, mengoreksi dan mengayomi Pengurus Besar sebagai induk Organisasi Bridge.  

 

Pasal 15

Badan Pembina  

Badan Pembina berwenang dan wajib:

a. Memberi nasihat baik diminta atau tidak diminta oleh Badan Pengurus.

b. Mendorong Badan Pengurus dalam mengelola dan melaksanakan pembinaan keolahragaan Bridge Nasional, sesuai amanat Kongres.

c. Membantu dan mendukung setiap tindakan Badan Pengurus Besar untuk peningkatan prestasi.    

 

Pasal 16

Badan Pengawas  

Badan Pengawas berwenang dan wajib:

a. Mengawasi jalannya organisasi Gabsi.

b. Memberikan teguran-teguran kepada Pengurus Besar bilamana terdapat penyimpangan-penyimpangan di dalam menjalankan amanah Kongres.  

 

Pasal 17

Badan Pengurus  

1. Badan Pengurus bertugas dan wajib:

a. Melaksanakan semua keputusan Kongres dan bertanggung jawab kepada Kongres.

b. Mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar.

c. Membuat peraturan-aturan, keputusan serta pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan keputusan Kongres.

d. Mempertimbangkan, memperhatikan dengan seksama serta mematuhi petunjuk-petunjuk dari Pelindung, Badan Pembina dan Badan Pengawas.

2. Dalam melaksanakan urusan tata-usaha, personalia, perlengkapan dan rumah tangga organisasi, maka Ketua Biro Eksekutif dalam melakukan tugasnya dibantu oleh aparat Biro Eksekutif.

3. Pekerjaan sehari-hari Badan Pengurus Besar dilaksanakan oleh Pengurus Harian yang terdiri dari:

a. Wakil Ketua Umum

b. Ketua Harian

c. Ketua-Ketua Bidang

d. Sekretaris Jenderal

e. Bendahara Umum

       

Pasal 18

Pemilihan Pengurus Besar  

1. Kongres memilih Ketua Umum secara langsung. 2. Ketua Umum terpilih - yang ex officio sebagai Ketua Tim Formatur - dibantu 4 (empat) orang Formatur yang dipilih oleh Kongres untuk menyusun Badan Pengurus Harian. 3. Susunan Badan Pengurus Besar selengkapnya harus diumumkan secepat mungkin dan selambat-Iambatnya 1  

 (satu) bulan setelah Kongres.    

 

Pasal 19

Masa Jabatan Pengurus Besar  

1. Masa jabatan Badan Pengurus Besar ditetapkan 4 (empat) tahun lamanya, dan anggota-anggotanya dapat dipilih kembali.

2. Badan Pengurus Besar berstatus demisioner pada waktu formatur terbentuk.

3. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugasnya, jabatan tersebut dijabat sementara oleh Wakil Ketua Umum atau anggota Pengurus Besar lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Umum, paling lama sampai dengan Kongres/Mukernas berikutnya.  

 

Pasal 20

Pemberhentian Pengurus Besar  

1. Ketua Umum Badan Pengurus Besar dapat meletakkan jabatannya dengan alasan-alasan yang dapat diterima dan kekosongan jabatan itu harus diisi.

2. Anggota Badan Pengurus dapat meletakkan jabatannya dengan alasan- alasan yang dapat diterima dan kekosongan jabatan itu harus diisi.

3. Dalam hal diantara anggota Badan Pengurus Besar tidak terdapat persesuaian kebijaksanaan, maka Ketua Umum dapat memberhentikan anggota Badan Pengurus yang dianggap tidak dapat bekerja sama dan menetapkan penggantinya dengan persetujuan Dewan Pembina.

4. Bila dalam hal Ketua Umum menyimpang dari kebijaksanaan Kongres, maka anggota Badan Pengurus Besar dengan quorum ¾ (tiga perempat) menyetujui, dapat mengusulkan kepada Dewan Pembina untuk membebas tugaskan Ketua Umum tersebut.  

 

Pasal 21

Peraturan Pelengkap dan Pengisian Jabatan  

 

1. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab Badan Pengurus Besar dengan aparatnya akan dirinci dalam suatu surat keputusan Badan Pengurus Besar dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga.

2. Bila terjadi kelowongan dalam susunan Badan Pengurus Besar, pengisiannya dilakukan oleh Ketua Umum dan selanjutnya diajukan kepada Mukernas untuk dikukuhkan.  

 

Pasal 22

Komisi Kredensial  

1. Komisi Kredensial adalah kumpulan orang-orang yang cukup berwibawa dan dianggap mampu untuk menyelesaikan setiap masalah yang berhubungan dengan setiap kegiatan Gabsi.

2. Komisi Kredensial bertugas mengawasi setiap kejuaraan/kegiatan Gabsi lainnya. Komisi ini berhak menolak/menerima keikutsertaan seseorang/sekelompok orang dalam sebuah kegiatan resmi Gabsi.

3. Komisi Kredensial sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya terdiri dari 9 (sembilan) orang.

4. Anggota Komisi Kredensial sebaiknya berasal dari sebagian Pengurus Gabsi ditambah dengan beberapa perwakilan dari daerah.   

 

Pasal 23

Komisi Teknik dan Arbitrase  

1. Komisi Teknik dan Arbitrase adalah kumpulan orang-orang yang dianggap sudah sangat menguasai Teknik, Peraturan dan Etika Bridge.

2. Komisi Teknik dan Arbitrase bertugas membantu Pengurus Besar dalam menjalankan kegiatan bridge, memberi nasihat dan petunjuk- petunjuk yang berhubungan dengan Teknik Bridge, serta menjadi Komisi Arbitrase dalam pertandingan-pertandingan bridge di Tanah Air.

3. Komisi Teknik dan Arbitrase sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya terdiri dari 9 (sembilan) orang.  

4. Anggota Komisi Teknik dan Arbitrase sebaiknya berasal dari Pengurus Bidang Teknik Gabsi ditambah dengan beberapa perwakilan dari daerah.  

 

Pasal 24

Biro Eksekutif  

1. Biro Eksekutif terdiri dari Ketua, Sekretaris, Sekretaris Master Point, Bendahara,Bidang Pertandingan dan Bidang Umum.

2. Biro Ekeskutif bertugas menjalankan kegiatan bridge sehari-hari sebagai kepanjangan tangan dari Pengurus Besar.

3. Ketua Biro Eksekutif secara ‘ex officio’ menjadi anggota Pengurus Besar Gabsi, sedangkananggota Biro Eksekutif lainnya bisa juga merangkap sebagai anggota Pengurus Besar Gabsi atau Badan dan Komisi Pengurus Besar lainnya.  

 

Pasal 25

Pengurus Provinsi  

1. Pengurus Provinsi sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Organisasi dan Bidang Teknik.

2. Pengprov yang memenuhi persyaratan adalah yang telah mempunyai paling sedikit 2 (dua) Pengurus Gabungan (Penggab).

3. Pengurus Provinsi adalah unsur pelaksana utama dan juga merupakan pembina organisasi Gabsi di daerah (provinsi). 

4. Pengurus Provinsi (Pengprov) dipilih oleh Gabungan-Gabungan dari daerah wilayah kerjanya melalui Musyawarah Provinsi (Musprov) dan disahkan oleh Pengurus Besar.

5. Pengprov membuat pedoman kerja yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Gabsi dan keputusan Kongres.

6. Masa jabatan untuk Pengprov ditentukan untuk 4 (empat) tahun masa kerja.  

 

Pasal 26

Tugas dan Kewajiban Pengurus Provinsi  

  

1. Memelihara dan mengembangkan organisasi provinsi.

2. Melaksanakan pembinaan administratif rutin dan pengawasan serta lain-lain kegiatan pembinaan yang didelegasikan oleh Badan Pengurus Besar.

3. Mewakili Gabsi dalam memelihara dan mengatur hubungan kerja dengan segenap instansi dan masyarakat dalam rangka pemeliharaan dan perkembangan organisasi Gabsi di provinsi.

4. Melaksanakan dan membuat evaluasi serta laporan tentang tugas- tugas serta usaha-usaha baik di bidang organisasi, administrasi dan teknik/prestasi.

5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan yang diberikan Badan Pengurus Besar.

6. Dalam melaksanakan tugas/wewenang tersebut diatas, Pengprov bertanggung jawab kepada Pleno Pengurus Gabungan dan Pengurus Besar.  

 

Pasal 27

Pengurus Gabungan  

1. Pengurus Gabungan Bridge harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) perkumpulan.

b. Sekurang-kurangnya setiap perkumpulan mempunyai 12 (dua belas) anggota.

c. Tunduk kepada AD/ART dan segala peraturan Gabsi.

d. Masa bakti Pengurus Gabungan ditetapkan untuk 4 (empat) tahun masa kerja.

e. Setiap Gabungan wajib mendaftarkan secara tertulis kepada Pengurus Besar melalui Pengprov masing-masing, disertai pedoman kerja, susunan Pengurus Gabungan/Perkumpulan dengan daftar anggota-anggotanya.

2. Ketentuan-ketentuan lain tentang Pengurus Gabungan/ Perkumpulan diatur masing-masing dalam AD/ART Gabungan/Perkumpulanyang tidak bertentangan dengan AD/ART dan keputusan Pengurus Besar.  

 

BAB IV RAPAT-RAPAT  

Pasal 28   

Kongres  

1. Kongres diadakan 4 (empat) tahun sekali yang dihadiri oleh utusan dari Gabungan dan Pengurus Provinsi.

2. Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas inisiatif dari 1/3 (sepertiga) Gabungan dari seluruh Indonesia.

3. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum Kongres, Pengurus Besar harus menyampaikan undangan kepada Gabungan-Gabungan dengan disertai acara Kongres dan laporan kerja Pengurus Besar.

4. Dalam Kongres, Pengurus Besar harus memberikan laporan dan pertanggung jawab selama jabatan mengenai: a. Pelaksanaan hasil keputusan Kongres. b. Laporan Keuangan. c. Kebijaksanaan yang diambil dalam rangka melaksanakan program/rencana kerja Pengurus Besar.

5. Tempat Kongres berikutnya ditetapkanselambat-lambatnya pada saat Kejuaraan Nasional satu tahun sebelum Kongres dan sedapat- dapatnya pelaksanaan Kongres disesuaikan dengan periode pertandingan Kejuaraan Nasional.

6. Kongres adalah sah jika dihadiri oleh paling sedikit 1/3 + 1 (sepertiga ditambah satu) jumlah Gabungan yang terdaftar.

7. Jika jumlah yang hadir kurang dari yang dimaksud pada ayat 6 diatas, maka harus diadakan Kongres berikutnya dalam waktu yang ditetapkan oleh utusan-utusan yang telah hadir. Kongres berikutnya dapat dianggap sah walaupun jumlah yang hadir kurang dari yang dimaksud pada Pasal 25 ayat 6.

8. Setiap Gabungan mengirim utusannya ke Kongres dengan membawa surat kuasa mandat yang ditanda-tangani oleh Ketua dan Sekretaris Gabungan.

9. Pengurus Provinsi yang berkedudukan di tingkat propinsi dapat menerima mandat tertulis dari Gabungan-Gabungan yang ada di wilayahnya.

10. Keputusan Kongres diusahakan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

11. Keputusan Kongres adalah sah bila disetujui oleh ½ jumlah suara + 1 (setengah tambah satu) dari utusan yang hadir. 

 

12. Keputusan-keputusan tersebut seperti yang dimaksud pada ayat 25.11 hanya dapat diubah atau dibatalkan oleh Kongres.  

Pasal 29

Hak Suara dalam Kongres  

1. Setiap Gabungan memiliki 1 (satu) hak suara yang di dalam Kongres.

2. Setiap Pengprov memiliki2 (dua)hak suara di dalam Kongres.   

 

Pasal 30

Musyawarah Kerja Nasional  

1. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) adalah sidang yang dihadiri oleh Pengurus Besar dan Pengprov seluruh Indonesia.

2. Mukernas diadakan 4 (empat) tahun sekali diantara 2 (dua) Kongres.

3. Tempat Mukernas berikutnya ditetapkanselambat-lambatnya pada saat Kejuaraan Nasional satu tahun sebelum Kongres dan sedapat- dapatnya pelaksanaan Mukernas disesuaikan dengan periode pertandingan Kejuaraan Nasional.

4. Mukernas diadakan untuk membicarakan kemajuan organisasi dan pembinaan organisasi dalam hal:

a. Mengevaluasi hasil kerja Pengurus Besar selama 2 (dua) tahun terakhir.

b. Memberikan saran-saran kepada Pengurus Besar.

c. Menetapkan Kongres/Mukernas/Kejurnas berikut.

d. Bila dipandang perlu, memberikan wewenang kepada Ketua Umum untuk merubah susunan Pengurus Besar dalam periode 2 (dua) tahun yang tersisa.

e. Bila dipandang perlu, membuat rancangan perubahan AD/ART untuk diajukan pada Kongres berikutnya.  

 

Pasal 31

Sidang Pengurus Besar Gabsi  

1. Sidang Pleno Pengurus Besar adalah sidang yang dihadiri oleh semua anggota Pengurus Besar dan dipimpin oleh Ketua Umum/Ketua Harian/Ketua Bidang. Sidang ini diadakan sedikit-dikitnya enam bulan sekali, atau atas inisiatif Ketua Umum/Wakil Ketua Umum.

2. Sidang Pleno Pengurus Besar adalah sah apabila dihadiri oleh ½ + 1 (setengah tambah satu) dari seluruh jumlah anggota Pengurus Besar.

3. Jika jumlah yang hadir kurang dari seperti yang dimaksud padaPasal 27 ayat 3, maka Pengurus Harian dapat mengambil kebijaksanaan tersendiri.  

 

Pasal 32

Sidang Pleno Gabungan  

1. Sidang Pleno Gabungan adalah Musyawarah Provinsi (Musprov) yang dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali.

2. Sidang Pleno Gabungan adalah sah jika dihadiri oleh ½ + 1 (setengah tambah satu) dari jumlah anggotanya. 3. Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan dapat juga diadakan atas permintaan sedikit- dikitnya ½ (setengah) dari jumlah Gabungan.         

 

BAB V PENGUKUHAN PENGURUS PROVINSI, PENGURUS GABUNGAN DAN PENGURUS PERKUMPULAN  

Pasal 33

Pengukuhan Pengurus Tingkat Provinsi  

1. Pengurus Provinsi dikukuhkan oleh Pengurus Besar dengan suatu surat keputusan. 2. Pengurus perkumpulan dikukuhkan oleh Pengurus Gabungan yang membawahi perkumpulan yang bersangkutan.  

  

Pasal 34

Pelantikan Pengurus Tingkat Provinsi  

1. Pengurus Provinsi dilantik oleh Pengurus Besar, pelantikan dilaksanakan di tempat kedudukan dari Pengurus Provinsi yang dilantik tersebut. Tata cara pelantikan Pengurus Provinsi akan diatur secara tersendiri oleh Pengurus Besar dengan suatu surat keputusan. 2. Pengurus Gabungan dilantik oleh Pengurus Provinsi dengan suatu surat keputusan.  

 

BAB VI LAMBANG DAN BENDERA GABSI  

Pasal 35

Lambang  

Lambang organisasi adalah sebagaimana yang dirinci dalam Lampiran I yang merupakan bagian integral dan tidak terpisah dari Anggaran Rumah Tangga ini dengan penjelasan dan pengertian sebagai berikut:

Bentuk: Empat persegi panjang berbanding 3:2, warna dasar putih ditandai oleh sayap berwarna hijau, dilengkapi dengan empat jenis simbol kartu menurut bentuk dan warnanya masing-masing.

Arti: 

1. Bentuk garis berjajar menyerupai tugu pahlawan yang berada di Surabaya, kota dimana GABSI berdiri.

2. Enam garis merah membentuk panah naik keatas, melambangkan kiprah, dan prestasi atlet GABSI yang terus meningkat.

3. Symbol segi empat dengan kartu didalamnya, melambangkan persatuan pemain bridge dalam satu wadah, yang akan bersama- sama menuju prestasi tertinggi yang akan diraih.

4. Bentuk tugu dan garis tebal merah yang melambangkan berani, tegas, dalam bersikap dan mengambil keputusan.

5. Garis merah berjumlah 12 yang berarti tanggal awal berdirinya GABSI, 12 Desember 1953.  

  

Lampiran I Logo GABSI      

Pasal 36

Bendera  

1. Bendera organisasi berwarna putih, yang melambangkan kesucian dan kesetiaan.

2. Bentuk, warna dan ukuran bendera organisasi adalah sebagaimana yang dirinci dalam Lampiran II yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.

3. Bendera organisasi wajib dikibarkan pada setiap kegiatan organisasi, antara lain Kongres, Mukernas dan Kejuaraan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah tanpa kecuali.     

Lampiran II Bendera 

      

Pasal 37 

Mars Bridge   

1.  Mars GABSI adalah “ Jayalah Bridge Indonesia” yang diciptakan oleh :       Priatna.

2.  Syairnya dirinci pada lampiran III yang merupakan bagian integral        dengan tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.

3.  Mars Bridge wajib diperdengarkan pada setiap kegiatan GABSI  

 

Lampiran III

Mars Bridge Indonesia  

Maju lah maju Bridge Indonesia, maju terus kedepan

Jalah jaya Bridge Indonesia, tetap jaya slamanya

Menggalang persatuan bina kerukunan untuk negri tercinta

Menjunjung sportivitas Insan Olahraga Bangsa Indonesia 

  

Nyalakan semangatmu, wujudkanlah tekadmu untuk membangun negri

Kobarkan semangatmu, kibarkan benderamu

Jayalah Bridge Indonesia

Darma baktimu Bridge Indonesia, mencerdaskan bangsamu

Menggalang persatuan bina kerukunan untuk negri tercinta

Menjunjung sportivitas Insan Olahraga Bangsa Indonesia

Nyalakan semangatmu, wujudkanlah tekadmu untuk membangun negri

Kobarkan semangatmu, kibarkan benderamu

Jayalah Bridge Indonesia

Jayalah Bridge Indonesia......

Ciptaan : Priatna   

 

BAB VII KEUANGAN  

Pasal 38

Uang Pangkal  

1. Uang pangkal Anggota Biasa ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah). Bila ada anggota yang merasa berkeberatan, dapat mengajukan keringanan kepada PB Gabsi.

2. Uang pangkal bagi Anggota Luar Biasa ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi anggota asing dan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi anggota junior/pelajar.

3. Anggota Kehormatan dibebaskan dari membayar Uang Pangkal.

 

4.  Pasal 39

Iuran Bulanan  

1. Iuran Bulanan bagi Anggota biasa ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Iuran Bulanan bagi Anggota Luar Biasa ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) bagi anggota asing dan sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) bagi anggota junior/pelajar.

3. Anggota Kehormatan dibebaskan dari membayar Iuaran Bulanan.

4. Anggota yang tidak membayar Iuran Bulanan selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan setelah diperingatkan oleh Pengurus Besar belum juga memenuhi kewajibannya, jika tidak ada alasan-alasan yang dapat diterima, dapat diberhentikan sementara sebagai anggota. 

    

Pasal 40

Iuran Gabungan  

1. Tiap Gabungan diwajibkan membayar iuran bulanan kepada Pengurus Besar sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) per perkumpulan, minimal 2 (dua) perkumpulan. 2. Gabungan yangtidak membayar iuran selama 6 (enam) bulan berturut- turut dan setelah diperingatkan oleh Pengurus Besar belum juga memenuhi kewajibannya, jika tidak ada alasan-alasan yang dapat diterima oleh Pengurus Besar, maka Gabungan tersebut tidak diperkenankan ikut dalam pertandingan Kejurnas dan juga tidak mempunyai Hak Suara dalam Kongres. 3. Setiap Gabungan yang tidak membayar iuran selama dua tahun berturut-turut, maka Gabungan tersebut dapat dibekukan keberadaannya oleh Gabsi.  

 

Pasal 41

Pembukuan  

1. Pelaksanaan pembukuan dan keuangan organisasi untuk semua tingkat, baik di pusat maupun di daerah tanpa kecuali, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembukuan yang berlaku secara umum di Indonesia. 2. Tahun buku organisasi untuk semua tingkat, baik pusat maupun di daerah tanpa kecuali dimulai pada tanggal 1 April dan diakhiri pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.  

 

Pasal 42

Laporan Keuangan  

1. Pengurus Besar menyampaikan laporan keuangan kepada dan di dalam Kongres/Mukernas. 2. Pengurus Provinsi menyampaikan laporan keuangan kepada dan di dalam Rakerprov.  

BAB VIII LAIN-LAIN  

Pasal 43

Lembaga Pelengkap  

1. Dalam rangka memenuhi setiap dan segala hak dan kewajiban Pengurus sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, maka Pengurus Besar dapat mendirikan dan membentuk usaha dan atau lembaga pelengkap yang dianggap perlu. 2. Usaha dan atau lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh Pengurus Besar sebagaimana dimaksud ayat 39.1, harus dilaporkan kepada Kongres/Mukernas yang terdekat untuk mendapat persetujuan. Apabila ternyata Kongres/Mukernas menolak memberikan persetujuannya, maka usaha dan atau lembaga dimaksud harus segera dihentikan dan dibubarkan.  

 

Pasal 44

Perubahan Anggaran Rumah Tangga  

1. Perubahan terhadap ketentuan dari Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan oleh dan di dalam Kongres.

2. Segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini, maka hal tersebut akan diatur oleh Pengurus Besar di dalam suatu atau beberapa peraturan, atau keputusan, dengan ketentuan bahwa peraturan dan keputusan dimaksud tidak bertentangan dengan setiap ketentuan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.  

 

BAB IX MASA BERLAKU DAN PERATURAN PERALIHAN  

Pasal 45

Masa Berlaku  

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2014. Anggaran Rumah Tangga ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir dilakukan dalam Kongres Gabsi XXIV yang diselenggarakan di Manado, pada tanggal 14 Oktober 2014, sebagaimana dituangkan dalam surat keputusan Nomor .... /PB Gabsi/X/2014,  tanggal ......... 2014.  

 

Pasal 46

Peraturan Peralihan  

Apabila untuk melaksanakan suatu atau beberapa ketentuan Anggaran Rumah Tangga ini diperlukan peraturan peralihan atau penjelasan lebih lanjut, maka hal tersebut akan dilaksanakan oleh Pengurus Besar.   

Ditetapkan di  :   Jakarta Pada Tanggal :   .....  Oktober 2014  

 

PENGURUS BESAR GABUNGAN BRIDGE SELURUH INDONESIA,     

 

EKAWAHYU KASIH                            HARTONO

Ketua Umum                                      Sekretaris Jenderal 

 

ANGGARAN DASAR GABUNGAN BRIDGE SELURUH INDONESIA (GABSI)

PEMBUKAAN

Hakekat Pembangunan Nasional adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya, yang menempatkan sumber daya manusia sebagai sasaran utama. Pembinaan dan Pembangunan olahraga merupakan bagian upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia yang diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani, mental dan rohani mensyaratkan serta ditujukan untuk pembentukan watak dan kepribadian disiplin dan sportifitas yang tinggi serta peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan Nasional serta cinta Tanah Air. Perlu ditumbuhkan sikap masyarakat yang sportif dan bertanggung jawab dalam disiplin olahraga termasuk bridge.

 

Bahwa sesungguhnya gerakan olahraga di Indonesia adalah perwujudan yang nyata dari kehendak dan tekad serta keinginan hati nurani seluruh rakyat Indonesia yang dengan sadar menghimpun dirinya di dalam organisasi-organisasi induk olahraga sesuai dengan jenis dan fungsinya dengan tujuan khir mencapai cita-cita dengan berazaskan falsafah negara yakni Pancasila serta berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.  

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita telah diberi kesempatan untuk mengikuti olahraga bridge dan menyadari sepenuhnya bahwa olahraga bukanlah semata-mata untuk kepentingan diri sendiri tetapi wajib juga diamalkan dan diabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.  

Sadar akan tanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara serta kondisi masyarakat Indonesia dan tanggung jawab bahwa tujuan akhir dari kegiatan olahraga di Indonesia adalah untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang mampu berkarya di dalam pembangunan nasional dan berprestasi di bidang olahraga, ikut berpartisipasi secara aktif di dalam usaha perdamaian dunia, maka dengan rakhmat dari Tuhan Yang Maha Esa, organisasi induk bridge Indonesia telah berketetapan hati dan bertekad bulat untuk berbakti memajukan suatu badan keolahragaan yang bersifat Nasional, yang merupakan satu-satunya badan yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengembangan, pembinaan dan penyaringan serta pembentukan tim daerah, tim nasional Indonesia dan menjadi wakil resmi Negara Republik Indonesia dalam melakukan semua hubungan dan kegiatan olahraga bridge baik tingkat Nasional maupun Internasional, yang mempunyai Anggaran dasar sebagai berikut: 

 

BAB I UMUM  

 

Pasal 1

Nama dan Domisili  

1. Organisasi ini bernama Gabungan Bridge Seluruh ndonesia yang disingkat Gabsi.

2. Gabsi berdomisili di Ibukota Republik Indonesia.  

 

Pasal 2

Tempat dan Waktu Didirikan  

Gabungan Bridge Seluruh Indonesia didirikan pada tanggal 12 Desember 1953 di Surabaya untuk waktu yang tidak terbatas.  

 

Pasal 3

Asas dan Dasar  

 

1. Gabsi berasaskan falsafah negara Pancasila.

2. Gabsi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 

 

Pasal 4

Tujuan  

Tujuan Gabsi adalah:

a. Mempertinggi kualitas Sumber Daya Manusia, harkat dan martabat bangsa Indonesia melalui olahraga bridge. b. Meningkatkan mutu dan prestasi Olahraga Bridge Indonesia.

c. Memupuk persahabatan dan perdamaian antar bangsa-bangsa melalui Olahraga Bridge. 

   

Pasal 5

Kegiatan  

Untuk mencapai tujuan yang disebutkan pada Pasal 4, Gabsi mengadakan kegiatan olahraga bridge, seperti:

a. Mengkoordinasikan dan membina setiap kegiatan olahraga bridge di seluruh Indonesia.

b. Membentuk serta meningkatkan manusia Indonesia seutuhnya, sehat jasmani maupun rohani, hingga mampu berpartisipasi dan berkarya dalam pembangunan Bangsa dan Negara.

c. Membina dan mengusahakan agar bangsa Indonesia mampu berprestasi dalam bidang olahraga bridge di tingkat Regional maupun Internasional.

d. Memupuk dan membina persahabatan dan persaudaraan antar bangsa melalui olahraga bridge, yang diwujudkan antara lain dengan menjalin hubungan dan menjadi anggota dari organisasi olahraga bridge baik Regional maupun Internasional.  

 

Pasal 6 

Sifat  

 

1. Gabsi adalah satu-satunya organisasi resmi keolahragaan bridge Indonesia yang berwenang mengkoordinasikan dan membina setiap kegiatan bridge di seluruh Indonesia, serta memberikan Master Point dan Gelar Master bagi atlit bridge di Indonesia.

2. Gabsi merupakan pendamping dan mitra pemerintah dalam pembinaan Olahraga Bridge.  

 

Pasal 7

Kewajiban dan Usaha  

Gabsi berkewajiban dan berusaha mencapai tujuan dengan:

a. Merencanakan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga bridge nasional, tahap demi tahap sesuai dengan kebijaksanaan dan pembangunan olahraga secara nasional. 

b. Membina dan mengarahkan pembinaan organisasi serta mengusahakan terbentuknya cabang organisasi olahraga bridge secara merata ke seluruh pelosok Tanah Air.

c. Mengawasi dan mengarahkan setiap kegiatan olahraga bridge yang dilakukan oleh setiap anggotanya.

d. Mengadakan hubungan dengan badan keolahragaan bridge di tingkat Regional maupun Internasional.

e. Menyelenggarakan kegiatan olahraga bridge baik tingkat Nasional, Regional maupun Internasional.

f. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.  

 

BAB II KEANGGOTAAN  

Pasal 8

Keanggotaan  

 

1. Gabsi mengenal 3 (tiga) jenis keanggotaan

a. Anggota Biasa.

b. Anggota Luar Biasa.

c. Anggota Kehormatan.

2. Syarat-syarat keanggotaan dari setiap jenis diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 

 

Pasal 9

Hak dan Kewajiban anggota  

1. Setiap anggota biasa mempunyai hak sebagai berikut:

a. Mengikuti setiap kegiatan Gabsi.

b. Menyalurkan aspirasinya dalam Kongres dan Mukernas melalui Pengurus Gabungan dan Pengurus Provinsinya. c. Mengundurkan diri sebagai anggota Gabsi.

 

2. Setiap anggota tanpa memandang jenis keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 berkewajiban untuk:

a. Mematuhi seluruh ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan setiap Keputusan Kongres/Mukernas. 

b. Mematuhi dan tunduk atas keputusan ataupun kebijaksanaan Gabsi.

c. Mendukung setiap kegiatan Gabsi, baik kegiatan yang bersifat Nasional, Regional maupun Internasional.  

 

Pasal 10

Kehilangan Keanggotaan  

1. Setiap anggota dapat kehilangan statusnya sebagai anggota karena:

a. Mengundurkan diri.

b. Diberhentikan.

c. Meninggal dunia.

 

2. Kehilangan status keanggotaan sebagaimana dimaksud butir 10.1 diatas mengakibatkan hilangnya hak dan kewajiban di dalam organisasi tanpa kecuali.  

 

BAB III ORGANISASI DAN PIMPINAN  

Pasal 11

Organisasi  

 

1. Gabsi adalah anggota KONI, PABF dan WBF.

2. Gabsi adalah satu-satunya Induk Organisasi Bridge di Indonesia.

3. Tingkatan Struktur Organisasi diatur sebagai berikut:

a. Tingkat Nasional.

b. Tingkat Provinsi.

c. Tingkat Kabupaten/Kota

d. Tingkat Perkumpulan.  

 

Pasal 12 Pimpinan Organisasi  

1. Pimpinan Organisasi adalah:

a. Di tingkat Nasional yaitu Pengurus Besar.

b. Di tingkat Propinsi yaitu Pengurus Provinsi (Pengprov) dan Pengurus Daerah (Pengda) untuk DIY.

c. Di tingkat Kabupaten/Kota yaitu Pengurus Gabungan.   

d. Di tingkat Perkumpulan yaitu Pengurus Perkumpulan

 

2. Pengurus Besar dipilih dan ditetapkan oleh Kongres.

3. Pengurus Provinsi dipilih oleh Gabungan-Gabungan di tingkat Provinsi dan disahkan oleh Pengurus Besar.

4. Pengurus Gabungan dipilih/diangkat oleh Pleno para Pimpinan Perkumpulan dan disahkan oleh Pengprov.

5. Pengurus Perkumpulan disahkan oleh Pengurus Gabungan.

6. Susunan serta tugas/kewajiban Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Gabungan, dan Pengurus Perkumpulan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.  

 

BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT  

Pasal 13

Musyawarah dan Rapat  

Rapat terdiri dari:

a. Tingkat Nasional:

1. Kongres.

2. Mukernas.

3. Rapat Pleno Pengurus Besar.

b. Tingkat Provinsi, Rapat Pleno Pengurus Gabungan.

c. Tingkat Kabupaten/Kota, Rapat Pleno Pengurus Perkumpulan.

d. Kekuasaan tertinggi ada pada Kongres.  

 

 

BAB V KEKAYAAN DAN PENDAPATAN 

Pasal 14

Kekayaan dan Pendapatan  

Kekayaan dan Pendapatan Gabsi diperoleh dari:

a. Uang Pangkal danIuran Anggota.

b. Bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.

c. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat.

d. Usaha lain yang sah menurut Hukum.  

    

BAB VI ANGGARAN RUMAH TANGGA  

Pasal 15

Anggaran rumah Tangga  

1. Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran lebih lanjut serta pelaksanaan dari Anggaran Dasar dan hanya dapat diubah oleh Kongres.

2. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar.  

 

BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  

Pasal 16

Perubahan Anggaran Dasar  

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres.  

 

BAB VIII PEMBUBARAN  

Pasal 17

Pembubaran  

1. Pembubaran Gabsi hanya dapat dilakukan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk keperluan itu. 

2. Kongres sebagaimana dimaksud butir 17.1 diatas hanya dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis oleh paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota yang ada.        

    

BAB IX PENUTUP  

Pasal 18

Penutup  

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2014. Anggaran Rumah Tangga ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir dilakukan dalam Kongres Gabsi XXIV yang diselenggarakan di Manado, pada tanggal 14 Oktober 2014, sebagaimana dituangkan dalam surat keputusan Nomor .... /PB Gabsi/X/2014,  tanggal ......... 2014.   

 

Ditetapkan di  :   Jakarta

Pada Tanggal :   .....  Oktober 2014  

PENGURUS BESAR GABUNGAN BRIDGE SELURUH INDONESIA,      

 

EKAWAHYU KASIH                                                  HARTONO

Ketua Umum                                                          Sekretaris Jenderal

Event Berikutnya

06 Apr 2019n09:00AM - 08:00PMnCurug Sewu Cup2019
06 Apr 2019n09:00AM - 08:00PMnCurug Sewu Cup2019

TAMU

Hari Ini 81

Kemaren 34

Minggu Ini 81

Bulan Ini 1996

Total 194692

Currently are 16 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions